Jumat, 11 November 2016
Indonesiaplus.id – Hingga September 2016, total belanja pemerintah mencapai Rp 1.305,4 triliun dari total anggaran Rp 2.082,9 triliun. Hal itu berarti total belanja pemerintah mencapai 62,7 persen.
Dari anggaran Rp 315,3 triliun dialokasikan untuk proyek-proyek infrastruktur. Berdasar laporan Global Competitiveness Report, kualitas infrastruktur Indonesia berada pada peringkat ke-60 dari 138 negara.
Posisi tersebut terpuruk jika dibandingkan dengan Thailand di peringkat ke-49 dan Malaysia (24). ’’Infrastruktur adalah tantangan Indonesia untuk memperbaiki perekonomian domestik,’’ tandas Mennteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Jakarta, kemarin.
Salah satu cara untuk mendorong pengembangan infrastruktur di daerah, Kemenkeu sudah punya strategi, yaitu menetapkan seperempat dana transfer ke daerah digunakan untuk infrastruktur.
Pada APBN 2017, anggaran infrastruktur ditetapkan Rp 387,3 triliun. Pemerintah mencanangkan perang terhadap penyelundupan tekstil dan produk tekstil (TPT). Hal itu untuk menggenjot nilai ekspor dan menambah pendapatan negara.
Perang dilakukan karena kontribusi ekspor TPT mencapai 9,61 persen dari total ekspor nonmigas. Saat komoditas ekspor lainnya turun hingga 3,17 persen, TPT hanya merosot 1,30 persen.
Penyelundupan TPT dalam bentuk impor gelondongan atau borongan (ball press) merugikan negara Rp 30 triliun. Kerugian itu hanya menghitung hilangnya potensi pungutan, belum termasuk potensi ekonomi domestik yang hilang karena TPT ilegal.[Mor]
