Senin, 27 Maret 2017
Indonesiaplus.id – Sejumlah media di Indonesia menyoroti adanya penurunan peringkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia. Pasca diumumkan laporan pembangunan manusia 2016 yang memuat IPM dunia, pekan lalu, di Stockholm, Swedia.
Angka IPM Indonesia sudah mencapai 0,689 pada tahun 2015 dan mengalami kenaikan dari 0,686 pada tahun 2014. Namun, pemberitaan lebih menyoroti penurunan peringkat IPM Indonesia dari peringkat 110 menjadi 113 dari 188 negara.
Dalam laporan pembangunan manusia 2015 memuat angka dan peringkat IPM tahun 2014. Sedangkan laporan pembangunan manusia 2016 memuat angka dan peringkat IPM tahun 2015.
Menurut staf Ahli bidang Kependudukan Kementerian Koordinasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Sonny Harry B. Harmadi, bahwa membandingkan peringkat dan nilai IPM dari laporan tahun 2015 dan 2016 kurang tepat.
Berdasarkan data United Nation Development Programme (UNDP) menjelaskan, perbandingan peringkat dan nilai IPM tidak tepat karena adanya perbedaan data dasar atau sumber data yang digunakan. Dalam laporan UNDP, menunjukkan jika menggunakan data dasar dan metodologi yang sama, peringkat IPM Indonesia sebenarnya stagnan di posisi 113.
“Tentu hal terpenting bukan menyoroti soal peringkat, melainkan bagaimana kinerja IPM Indonesia selama 16 tahun terakhir, yaitu antara tahun 1990 hingga 2015, jelas menunjukan tren positif,” ujar Sonny, Senin (27/3/2017).
Bisa dikatakan bngka IPM Indonesia terus meningkat dengan rata-rata pertumbuhan 1,07 persen per tahun, terhitung sejak tahun 1990 sampai 2015. Indonesia sudah sangat dekat dengan status high human development.
“Kita butuh peningkatan IPM dari 0,689 menjadi 0,700 untuk naik dari status medium menjadi high, dan diharapkan pada 2019, Indonesia sudah masuk dalam kategori high human development,” katanya.
Selain itu, juga perlu mewaspadai tingginya angka ketimpangan di Indonesia. Sebab, hal itu berdampak pada nilai IPM dengan penyesuaian ketimpangan atau inequality adjusted human development index.
“Semakin tinggi angka ketimpangan, maka semakin rendah nilai IPM dengan penyesuaian ketimpangan,” tandasnya.
Tahun ini, Presiden Jokowi telah menekankan fokus pemerintah adalah mengatasi ketimpangan. Kemenko PMK, sebagai kementerian yang mengoordinasikan bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, senantiasa menjalankan fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan dan pelaksanaannya.
“Kami menaruh perhatian akan peringkat IPM Indonesia. Tapi fokus kami lebih pada upaya peningkatan IPM yang merata, sehingga pada 2019 kita bisa menjadi negara berstatus high human development sekaligus menurunkan angka ketimpangan, ” tandasnya.[Mus]
