POLITICS

Prof Faisal: Perppu Revisi UU KPK Dinilai Bakal Jadi Preseden Buruk

Indonesiaplus.id – Guru besar hukum Universitas Borobudur Jakarta, Prof Faisal Santiago menilai, jika Presiden Jokowi menerbitkan Perppu atas revisi UU No 30 Tahun 2002 tentang KPK.

“Sistem ketatanegaraan Indonesia bakal terjadi preseden buruk. Sebagai negara hukum sudah ada saluran hukumnya, yaitu judicial review ke MK. Bukan sebentar-sebentar ada demo terus dibuat Perppu,” ujar Faisal di Jakarta, Ahad (6/10/2019).

Perppu, kata Fisal, bisa dikeluarkan jika memenuhi sejumlah persyaratan, seperti saat negara dalam keadaan genting atau adanya kekosongan hukum maka presiden sebagai kepala negara bisa mengeluarkan Perppu.

Namun, kondisi seperti yang disebutkan di atas tidaklah ada saat ini. Sehingga Presiden tidak perlu mengeluarkan Perppu.

Melakukan amandemen atau revisi UU adalah hal yang biasa bagi Indonesia yang merupakan negara hukum, guna melakukan perbaikan-perbaikan agar menjadi lebih baik.

“Selayaknya UU KPK direvisi karena sudah tidak relevan lagi antara kondisi tahun 2002 dan 2019,” katanya.

Kendati demikian, Faisal menyarankan agar presiden tidak mengeluarkan Perppu atas hasil revisi UU KPK, dan mengimbau para pihak yang tidak nyaman dengan UU KPK supaya melakukan judicial review ke MK.

Bagi lembaga yudikatif yang baru menerima uji materi UU KPK terhadap UUD NRI Tahun 1945, setelah undang-undang tersebut masuk Lembaran Negara.

“Jadi sudah ada mekanismenya. Itulah gambaran negara kita sebagai negara hukum,” pungkasnya.[mus]

Show More

Related Articles

Back to top button
Close