Indonesiaplus.id — Presiden Prabowo Subianto menargetkan 18 proyek hilirisasi strategis senilai hampir Rp600 triliun dapat mulai dikerjakan pada 2026. Target tersebut disampaikan dalam rapat terbatas di Istana Negara, Kamis (6/11/2025).
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, seluruh proyek yang telah melalui tahap pra-feasibility study (pra-FS) akan diselesaikan tahun ini agar bisa langsung masuk tahap konstruksi pada tahun depan.
“Arahan Bapak Presiden, dari 18 proyek yang sudah selesai pra-FS dan sudah dibicarakan dengan Danantara serta Pak Rosan, kita akan selesaikan di tahun ini. Jadi, pada 2026 pekerjaan di lapangan bisa berjalan,” ujar Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.
Menurut Bahlil, proyek-proyek hilirisasi tersebut diharapkan dapat memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan produksi barang substitusi impor.
“Dengan percepatan 18 proyek senilai hampir Rp600 triliun, kita akan menciptakan pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan pekerjaan, dan menghasilkan produk hilirisasi yang bisa menggantikan impor. Salah satunya terkait proyek DME (Dimethyl Ether),” jelasnya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Ahmad Erani Yustika menuturkan, penyusunan dokumen studi kelayakan untuk seluruh proyek tersebut akan rampung pada akhir tahun ini. Total nilai investasinya mencapai Rp618 triliun yang mencakup lima sektor utama.
Secara rinci, terdapat delapan proyek di sektor hilirisasi mineral dan batu bara dengan total investasi 20,1 miliar dolar AS atau sekitar Rp321,8 triliun. Dua proyek di sektor transisi energi senilai 2,5 miliar dolar AS atau Rp40 triliun, dan dua proyek ketahanan energi senilai 14,5 miliar dolar AS atau Rp232 triliun.
Selain itu, tiga proyek hilirisasi di sektor pertanian bernilai 444,3 juta dolar AS atau Rp7,11 triliun, serta tiga proyek di sektor kelautan dan perikanan senilai 1,08 miliar dolar AS atau Rp17,22 triliun.
Bahlil menegaskan, langkah percepatan hilirisasi menjadi salah satu fokus utama pemerintahan Presiden Prabowo untuk memperkuat industri nasional berbasis sumber daya alam serta mengurangi ketergantungan terhadap impor.[had]
