POLITICS

Pihak Tak Terima UU KPK, Zoelva: Judicial Review ke MK Langkah Tepat

Indonesiaplus.id – Langkah sejumlah pihak yang tidak menerima Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) dengan judicial review, dinilai sebagai tindakan terbaik dalam memperdebatkan produk hukum.

“Langkah jucial review yang terbaik dengan mengajukan gugatan ke MK. Nanti pemohon mengajukan bukti-bukti dalam aspek mana UU itu bertentangan dengan UUD,” ujar mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva di Jakarta, Senin (7/10/2019).

UU KPK saat ini, kata Zoelva, belum bisa disimpulkan sebagai penguatan atau pelemahan. Sehingga perlu diskusi panjang untuk membedahnya. Namun, ia memandang KPK perlu Dewan Pengawas untuk mengontrol komisioner dan pegawai KPK.

“Bagi saya berprinsip bahwa tidak ada institusi yang uncontrol. Tidak ada institusi yang bekerja sendiri tanpa mau dilihat oleh yang lain dan itu yang penting,” katanya.

Dewan Pengawas bukan melemahkan KPK, tapi sifatnya lebih mendorong upaya penegakan hukum tidak agar tidak sewenang-wenang. “KPK itu butuh partner dan mereka tentu berkelahi di dalam,” ungapnya.

Terkait desakan kepada Presiden untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) tentang KPK, hal itu tergantung kepala negara. Sebab, parlemen punya kewenangan memeriksa motif Jokowi mengeluarkan Perppu.

“Jadi, unsur kegentingan mendesak harus menjadi prinsip utama. Sekali lagi presiden memiliki hak subjektif mengeluarkan Perppu. Di sisi lain, DPR bisa menolak atau menerima Perppu tersebut, ” pungkasnya.[mus]

Show More

Related Articles

Back to top button
Close