POLITICS

UU KPK, PDIP: Lebih Sehat Judicial Review atau Legislative Review

Indonesiaplus.id – Tarik menarik soal perlu atau tidaknya Presiden mengeluarkan Perppu KPK menjadi bola liar yang bisa saja meledak kapan saja. Parpol koalisi pendukung pemerintah berpandangan presiden tidak perlu menerbitkan Perppu tersebut.

Hal itu terkait dengan the ruling party yakni PDIP di DPR, tetap berharap agar Jokowi tidak mengeluarkan Perppu. Saran PDIP itu dinilai lebih sehat, yang terbebas dari tarik menarik kepentingan politik.

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR Fraksi PDIP, Hendrawan Supratikno menyatakan, bahwa sikap resmi fraksi PDIP menolak Perppu dan menyarankan agar perubahan UU KPK yang baru saja diketok itu dilakukan melalui judicial review atau legislative review (revisi kembali).

“Kami secara resmi di fraksi menolak dan sebaiknya melalui judicial review dan legislative review. Sedikit memakan waktu tetapi prosesnya lebih sehat, ada di jalur hukum dan dengan hasil tarik menarik kepentingan politik,” ujar Hendrawan di Jakarta, Selasa (8/10/2019).

Semangat awal, kata Hendrawan, untuk merevisi UU KPK yang telah belasan tahun itu. Sebagai lembaga super body dinilai perlu check and balances. Sehingga dibuat dewan pengawas dengan harapan bisa menjadi penyeimbang.

“Sederhana ada harapan sebuah lembaga hukum dengan wewenang sangat besar, bahkan disebut sebagai super body, diawasi dengan tata kelola yang sehat (good governance). Itu sebabnya dibuat Dewan Pengawas,” katanya.

Posisi KPK yang semula pakai sistem single tier (satu lapis) diganti dengan two tiers (dua lapis) agar terjadi proses check and balance secara internal.

Sistem two tiers terbukti mampu bertahan berabad-abad dalam menjaga dan menciptakan suatu keseimbangan dalam kewenangan yang besar dan dinilai sebagai tata kelola modern yang bagus.”Saat ini, banyak orang protes tapi belum baca UU revisinya,” pungkasnya.[mus]

Show More

Related Articles

Back to top button
Close