Senin, 17 Juli 2017
Indonesiaplus.id – Kurang solidnya sejumlah partai politik dalam mendukung kebijakan pemerintah, ditengarai adanya rencana perombakan kabinet jilid ketiga. Daripada merombak kabinet, sebaiknya Presiden mengefektifkan komunikasi politiknya.
“Jikapun ada persoalan loyalitas, itu cukup diefektifkan komunikasi politiknya saja daripada mengganti orang. Saat ini, kata Gun Gun, secara matematis pemerintah sebenarnya telah memiliki dukungan parlemen di atas 50 persen,” ujar pengamat politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Gun Gun Heryanto di Jakarta, kemarin.
Hal senada disampaikan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Sohibul Iman, bahwa menyoroti manajemen kabinet mestinya yang dibenahi, bukan sekadar ganti orang.
“Kami bukan partai pemerintah. Tapi tentu menghormati hak prerogratif presiden. Kedua dari pengalaman reshuffle Pak Jokowi, kami bisa memberikan saran kepada Pak Jokowi yang lalu pun saya sampaikan selama manajemen pemerintahan, manajemen kabinet tidak berubah diganti oleh siapa pun kabinetnya hasilnya akan seperti ini,” katanya.
Terkait loyalitas sebagai penyebab meruaknya desakan perombakan kabinet, terindikasi ketika Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristiyanto mengusulkan partai yang tidak mendukung Perppu Ormas dan kebijakan pemerintah dalam RUU Pemilu sebaiknya dievaluasi.
Tentu saja dalam hal ini, Partai Amanat Nasional (PAN) yang berbeda dengan sikap pemerintah terkait dengan dua kebijakan tersebut. menanggapi hal itu, Ketua DPP PAN Yandri Susanto menegaskan partainya tidak masalah menterinya diganti karena hal itu hak prerogatif Presiden.
Bahkan, ia pun menegaskan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur yang merupakan kader PAN, kinerjanya bagus.
“Kalau karena alasan politik lain, misalkan PAN tidak mau dukung Ahok (saat Pilkada DKI Jakarta), tidak mau kompromi dalam RUU Pemilu, sikap kami berbeda dengan perppu. Kalau itu dijadikan paramater, bisa jadi PAN kena reshuffle. Kalau itu kena, PAN enggak akan ngotot karena itu hak prerogatif Presiden,” terangnya.
Namun hingga kini, posisi PAN masih masuk dalam koalisi partai politik (parpol) pendukung pemerintah Jokowi – JK.[Mus]
