Senin, 17 Juli 2017
Indonesiaplus.id – Pasca pemblokiran aplikasi Telegram oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) sebab dituduh berbahaya bagi publik. Tak pelak, badai protes terus disuarakan masyarakat.
Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Maneger Nasution, menilai kebijakan pemerintah kali ini pasti akan mendapat protes keras dari seluruh warganet. Belum lama juga beredar tanda pagar (tagar) #BlokirJokowi di dunia maya.
“Tanda pagar (tagar) #BlokirJokowi menjadi trending topic di media sosial Twitter, sebagai bentuk protes atas keputusan pemerintah yang memblokir aplikasi Telegram tersebut,” ujar Maneger melalui keterangan tertulis, Minggu (16/7/2017).
Bahkan, tagar serupa akan bermunculan terus dilakukan semua warganet. Tidak menutup kemungkinan, protes akan semakin banyak jika aplikasi-aplikasi lainnya, seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan lainnya, akan ikutan diblokir.
Seorang pengguna sosial media aktif, Dinda Fenia, mengungkapkan rasa geramnya dengan pola pikir pemerintah yang sangat terbelakang mengalahi manusia purba. “Kok bisa pemerintah mengeluarkan keputusan itu. Kurang cerdas seorang menteri berpikir seperti itu di zaman teknologi yang sudah semakin maju. Ini malah semakin mundur,” kecamnya.
Maneger menyarankan, agar masyarakat sipil agar bisa merapatkan barisan mengawal Presiden supaya tidak terus menerus membuat kebijakan yang otoritarisme.”Ini akan mengancam hak atas kebebasan berekspresi warga negara dan masa depan demokrasi Indonesia,” tandasnya.[Sap]
