POLITICS

Pemerintah Mau PCR Semua Moda Transportasi, PKS: Beratkan Rakyat

Indonesiaplus.id – Kritik terhadap rencana pemerintah memberlakukan syarat wajib tes PCR bagi semua moda transportasi jelang libur Natal dan Tahun Baru.

Salah satu kritikan dari Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Suryadi Jaya Purnama.

“Kebijakan PCR untuk semua moda transportasi memberatkan masyarakat. Sebab, tidak ada orang yang ingin terkena Covid-19 dan mayoritas masyarakat ingin divaksin,” ujar Suryadi di Jakarta, Kamis (28/10/2021).

Permasalahan adalah kecepatan vaksinasi bergantung pada kemampuan pemerintah dalam menyediakan vaksin. Sehingga menghindari gelombang ketiga pilihan paling baik dengan menegakkan prokes secara ketat dan tracing yang kuat terhadap orang yang kontak erat dengan pasien Covid-19. “Jadi bukan dengan melakukan PCR terhadap sembarang orang,” kritiknya.

Suryadi mengutip pernyataan beberapa epidemiolog yang menyebut kemampuan pelacakan kontak atau tracing oleh pemerintah belum mencapai 80 persen. Untuk di Jawa terdapat 49 kabupaten atau kota yang memiliki program tracing hanya mampu mencapai 69,7 persen.

“Kalau potensi gelombang ketiga ada kaitannya dengan kecepatan vaksinasi dan kemampuan tracing yang dilakukan pemerintah, apakah adil jika masyarakat yang harus menanggung akibatnya?” tanya Suryadi.

Kondisi Indonesia pada Juli lalu pernah sampai pada kondisi diagnosis suspek dapat dinyatakan cukup dengan Swab Antigen. “Jadi, ketika seseorang positif, otomatis dihitung terkena suspek, begitu juga sebaliknya,” katanya.

Juga, pernah Indonesia sampai pada kondisi level PPKM sudah menurun signifikan di suatu daerah dapat diganti dengan Swab Antigen. Harga tes PCR diturunkan menjadi Rp300.000 sebagaimana perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih sangat mahal.

“Terlebih definisi moda transportasi umum untuk semua jenis. Bayangkan, KRL dengan tarif Rp3.000, angkot juga yang harganya di bawah Rp5.000 hal ini tentunya sangat tidak rasional. Jika semua harus PCR, maka PKS minta PCR digratiskan menggunakan subsidi dari BPJS Kesehatan,” tandasnya.

Pemerintah harus menyiapkan SDM, sistem informasi, booking tiket secara online, dan sebagainya guna mencegah antrian panjang yang berisiko tidak menjaga jarak. Maka, perlu dilakukan pemerintah untuk menegakkan disiplin prokes di terminal, bandara, stasiun, dan juga di angkutannya.

“Selalin itu, perlu pengawasan di angkutan agar para penumpang tidak melepaskan maskernya, bahkan tidak perlu makan minum di dalam angkutan,” tandas Suryadi.[had]

Show More

Related Articles

Back to top button
Close