POLITICS

Netgrit Minta Pemilu di Luar Negeri Perlu Dikaji Kembali

Selasa, 30 April 2019

Indonesiaplus.id – Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit) meminta Komisi Pemilihan Umum  (KPU) RI mengkaji ulang proses pelaksanaan Pemilu 2019 di luar negeri.

“Data Netgrit menunjukkan jumlah WNI di luar negeri hampir 9 juta, tetapi yang masuk DPT hanya 2 juta. Ini  yang menjadi pertanyaan dan perlu dikaji kembali, apakah prosedur pendataan pemilih yang menyulitkan atau  banyak warga yang tidak peduli,” ujar pendiri Netgrit Hadar Nafis Gumay, kemarin.

Hadar memuji peningkatan antusiasme dari pemilih luar negeri. Pada pemilu 2014 tingkat partisipasi hanya 22  persen, sekarang bisa mencapai angka di atas 60 persen. Namun, dia menyayangkan tingginya partisipasi ini  berakhir dengan kekecewaan karena penyelenggara tidak dapat mengantisipasi membludaknya pemilih.

“Masih menjadi permasalahan pemilu di luar negeri ini perlu diperbaiki ke depan. Jumlah DPT harus lebih terukur
sehingga permasalahan seperti logistik dan antisipasi tingkat partisipasi dapat dikendalikan,” katanya.

Menurut Direktur Eksekutif Migrant CARE Wahyu Susilo, pelaksanaan pemilu di luar negeri juga harus memperhatikan hak-hak politik buruh migran.

Pantauan Migrant CARE, antusiasme buruh migran selalu meningkat sejak 2009, sehingga patut diperjuangkan agar mereka bisa berpartisipati menyuarakan pilihan pada pesta demokrasi nasional.

“Tingginya antusiasme buruh migran nyatanya tidak ditangani dengan cepat oleh penyelenggara. Ini dipicu kurangnya sosialisasi. Dalam kasus ini, semestinya PPLN harus sigap,” ujarnya.

Sedangkan Bawaslu melaluii anggotanya Mochammad Afifuddin menyatakan, bahwea terus berupaya menyelesaikan berbagai masalah di luar negeri. Terkait persoalan pemilu (pemungutan suara ulang) yang terjadi di Malaysia kini sedang dalam proses.

“Begitu pun pemilu di Sydney, Australia, penyelenggara memastikan melakukan pemungutan suara susulan,”[mus]

Show More

Related Articles

Back to top button
Close