Kamis, 16 Februari 2016
Indonesiaplus.id – Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) dan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) bakal mengevaluasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2017. Evaluasi dilakukan salah satunya karena banyak aduan dari warga yang tidak bisa menyalurkan hak pilihnya.
Menurut Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, pada prinsipnya setiap Waga Negara (WN) diberi kesempatan untuk menyalurkan hak suaranya. Terkadang ada proses yang harus dilalui. Persoalan warga yang tidak bisa memilih itu berkaitan dengan mekanisme yang menjadi ketentuan KPU.
“Secara prinsip yang kami tangkap bahwa hak warga negara yang sah di semua kota itu harus diberi kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya. Tapi kan prosesnya macam-macam, apakah mereka terdaftar di DPT atau tidak,” ujar Tjahjo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (16/2/2017).
Pada proses yang dilalui, warga yang hendak memilih harus terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT). Jika belum, setidaknya dia sudah melakukan perekaman e-KTP sehingga saat pencoblosan bisa membawa e-KTP tersebut beserta Kartu Keluarga (KK).
“Kalau mereka tidak terdaftar di DPT, dia sudah merekam e-KTP atau tidak? Kalau dia belum terdaftar dan belum merekam, bisa menggunakan e-KTP, tapi lupa membawa KK-nya untuk membuktikan dia tinggal di mana. Banyak. Tapi akan kami catat. Yang prinsip adalah jangan sampai warga itu kehilangan hak politiknya,” katanya.
Untuk itu, segera akan melakukan pembahasan pelaksanaan Pilkada serentak yang telah berlangsung bersama KPU untuk persiapan menghadapi putaran kedua. “Sudah banyak permasalahan yg dicatat. Akan kami bahas juga dengan KPU,” tandasnya.
Tidak hanya itu, bisa juga ada petugas TPS juga akan dievaluasi. Walupun itu kewenangan dari KPU. Tapi pihaknya akan menyampaikan karena antara satu TPS dengan TPS lain itu beda, beda omongan, beda kebijakan.
“Memang, kami akui simulasi KPU sudah terus menerus, tapi mereka ini orang-orang baru semua. Itu saja,” terangnya.(Mus)
