POLITICS

KPU Terkait OSO, DPD: Disinyalir Ada Konspirasi Politik

Sabtu, 19 Januari 2019

Indonesiaplus.id – KPU RI menjalankan Putusan Bawaslu yang meminta nama Oesman Sapta Odang (OSO) masuk dalam daftar calon anggota DPD RI.

Demikian disampaikan Ketua Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Benny Ramdani, pihaknya menduga ada konspirasi politik menjadi sebab putusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tidak dijalankan KPU dan pencoretan nama OSO dari daftar calon anggota DPD RI periode 2019 – 2024.

“Saya kira ada konspirasi politik dan kekuatan politik tertentu yang ingin menghalangi Oesman duduk di  DPD RI,” ujar Benny usai diskusi di Jakarta, Sabtu (19/1/2019).

Bawaslu, kata Benny, memerintahkan KPU segera memasukkan nama Oesman Sapta ke DCT dengan catatan yang bersangkutan harus mundur sebagai Ketua Umum Partai Hanura apabila terpilih sebagai anggota DPD RI.

Selain itu, Benny menduga ada kekuatan yang bermain dan menyelundupkan agenda politiknya melalui institusi hukum dan penyelenggara pemilu.

Menurut dia, dugaan itu berubah menjadi keyakinan karena KPU terbukti berani melawan undang-undang dan putusan peradilan.

“Jadi ada kekuatan politik itu yang bermain, lalu menyelundupkan agenda-agenda politiknya melalui institusi hukum maupun penyelenggara pemilu,” tandasnya.

Pihakyna menyesalkan adanya penambahan waktu atau pengecualian yang dilakukan KPU terhadap Oesman  sebagai calon anggota DPD.

Keptuusan KPU sering memberikan perpanjangan waktu kepada OSO untuk mundur dari Hanura namun melawan putusan sejumlah lembaga peradilan, bahkan Bawaslu.

“Memang tahapan pemilu tidak bisa dijalankan seperti itu. Kalau calon-calon yang belum memenuhi syarat terus diberikan perpanjangan waktu, apakah pemilu bisa dimulai? Bagaimana kalau calon-calon anggota DPD yang dianggap tidak memenuhi syarat menuntut persamaan hak seperti OSO,” katanya.

Selain itu, Benny menilai ketidakpatuhan KPU terhadap undang-undang juga mengancam hasil pemilu hingga legitimasi pasangan calon presiden/wakil presiden terpilih.

Seluruh anggota DPD yang dipilih dalam Pemilu 2019 tidak memiliki dasar hukum karena KPU tidak  menjalankan putusan PTUN Jakarta.

“PTUN Jakarta telah mencabut keputusan KPU terkait DCT anggota DPD Pemilu 2019. PTUN memerintahkan KPU
mengeluarkan putusan baru yang memasukkan nama Oesman Sapta,” ujarnya.

KPU tidak mau memasukkan nama Oesman, seluruh anggota DPD yang terpilih tidak sah karena pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI oleh MPR cacat hukum. Pasalnya, seluruh anggota DPD-nya tidak sah secara hukum.

Sebelumnya, KPU tetap melarang pengurus partai politik rangkap jabatan sebagai anggota DPD dengan alasan berpegangan pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 30/PUU-XVI/2018. Anggota KPU Ilham Saputra mengatakan bahwa Oesman Sapta harus mundur dari Hanura jika ingin dimasukkan dalam DCT.

“Pada prinsipnya tetap sama keputusan kami kemarin. Bahwa kalau ingin kemudian OSO masuk ke dalam DCT, harus mengundurkan diri terlebih dahulu,” ujar Ilham di Kantor KPU, Jakarta, Rabu (16/1/2019).

Juga, KPU memberi waktu OSO untuk menyerahkan surat pengunduran diri dari pengurus partai politik hingga 22 Januari 2019. Namun, jika yang bersangkutan mau mundur dari jabatan ketua umum, KPU akan mencantumkan nama Oesman ke surat suara pemilu.

Tentu saja, dalam mengambil sikap, kata Ilham, KPU mempertimbangkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 30/PUU-XVI/2018 yang melarang pengurus partai politik rangkap jabatan sebagai anggota DPD.[mus]

Show More

Related Articles

Back to top button
Close