Sabtu, 30 Juni 2018
Indonesiaplus.id – Kondisi pemerintahan Joko Widodo merupakan rezim otoriter. Pasalnya, rezim in tidak bisa dikontrol lagi oleh semua alat negara.
“Kita bisa saksikan apa saja yang dituntut masyarakat tidak berhasil. Pemerintahan tidak mendengar masyarakat,” ujar Ketua Umum Koalisi Ummat Madani (KUM) Letjen (purn) TNI Syarwan Hamid di kawasan Jakarta Timur, Sabtu (30/6/2018).
Tidak hanyak itu, kata Syarwan, permintaan umat Islam juga tidak pernah digubris. Bahkan pemerintah saat ini seringkali melakukan kriminalisasi terhadap para ulama.
Terkait kontrol terhadap pemerintah, elemen negara seperti DPR juga tidak bisa berbuat banyak. Lalu golongan menengah seperti akademisi juga lebih banyak diam.
Mantan Kapuspen TNI juga kerap berdiskusi dengan aktivis angkatan ’66 dan ’98. Dia mengklaim, mayoritas aktivis sudah geram melihat Jokowi memimpin bangsa ini.
Terlebih pemerintahan Jokowi telah membiarkan Tiongkok menguasai aset dan program negara.
“Namun yang memegang aset ini adalah non pribumi. Saya pengin bilang, kalau terjadi konflik horizontal, itu salah Jokowi,” pungkasnya.[Mus]
