Rabu, 25 Oktober 2017
Indonesiaplus.id – Presiden Jokowi sudah tak tertarik lagi dengan pembentukan Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi ( Densus Tipikor). Hal itu terlihat dari keputusan Jokowi menunda pembentukan Densus Tipikor.
“Sudah melakukan penundaan, artinya pemerintah tidak lagi tertarik dengan ide itu. Saya kira sudahlah supaya kita lebih efektif apalagi itu berarti (menambah) anggaran,” ujar Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/10/2017).
Keberadaan Densus Tipikor, kata Muzani, akan menyebabkan adanya tumpang tindih kewenangan dan anggaran dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Terlebih anggaran yang diajukan Polri untuk Densus Tipikor lebih besar dari KPK yakni Rp 2,6 triliun.
Menurut dia, hal itu akan membuat pemberantasan korupsi di Indonesia semakin tidak efisien. “Sejak awal kan kita ingin KPK sebagai lembaga yang kuat. Oleh karena itu lembaga yang ada dengan kewenangan undang-undang yang ada ya beri amunisi secukupnya agar lembaga itu bisa bekerja maksimal,” katanya.
Presiden Joko Widodo memutuskan menunda rencana pembentukan Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor) Polri. Keputusan tersebut diambil dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (24/10/2017) siang.
“Dengan diputuskan pembentukan Densus Tipikor sementara kemudian dilakukan pendalaman lebih jauh lagi,” kata Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto, seusai rapat.
Pengkajian rencana pembentukan Densus Tipikor, lanjut wiranto, diserahkan ke Kemenko Polhukam. “Tentu akan diserahkan kepada Menko Polhukam untuk mendalami lebih jauh lagi sehingga nanti pada saat yang tepat tentu kita akan ada penjelasan lagi mengenai hasil pendalaman itu,” tandasnya.[Mus]
