Jumat, 5 Januari 2018
Indonesiaplus.id – Fluktuasi dan stabilisasi harga beras masih menjadi pekerjaan rumah berat bagi pemerintah.
Di pasar tradisional fluktuasi masih terjadi meski pemerintah telah mengamankan pasokan dan menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET).
Menurut Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, akan menerjunkan 150 petugas ke seluruh divisi regional Bulog untuk mendampingi operasi pasar. Dengan langkah ini untuk memastikan stok beras sampai pasar dan pedagang.
“Kita kerja sama dengan Bulog dan distributor. Dari data yang diperoleh, kita tahu mana yang alami kenaikan harga dan itu yang akan kita prioritaskan,” ujar Enggar di Jakarta, Kamis (4/1/2018).
Juga, Kemendag meminta Satgas Pangan melindungi dan mengawasi Bulog di lapangan agar tetap menggelontorkan beras sesuai kebutuhan setempat. “Stok digelontorkan dan kami sangat serius,” katanya.
Kemenag mengklaim, HET Beras yang telah ditetapkan cukup membantu stabilisasi harga beras. Para tengkulak yang biasanya ikut mempermainkan harga beras tidak lagi berani.
Instrumen diperkuat kewajiban distributor bahan pangan pokok mendaftarkan diri, baik gudang maupun stok yang dimiliki. Distributor yang belum terdafar dianggap melakukan perdagangan ilegal.
Sementara itu, Ketua Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) Abdullah Mansuri menyatakan, tak begitu khawatir terkait persediaan beras. Bulog sudah memiliki stok cukup aman untuk digelontorkan ke pasar. Namun, masalah beras terkait fluktuasi harga masih akan tetap terjadi.
“Namun yang menjadi persoalan karena HET ditetapkan hanya untuk dua jenis beras. Ini menimbulkan masalah,” ucapnya.
Menurut Mansuri, bahwa mayoritas masyarakat memilih membeli beras medium akibat HET hanya untuk dua jenis. Sedangkan dari sisi pedagang, diduga ada oknum pengoplos beras medium dijadikan premium.
Dampaknya kelangkaan beras medium tidak bisa dihindari dan benar-benar terjadi di pasar tradisional. Ikappi meminta pemerintah mengevaluasi kebijakan HET.
Selain itu, jenis beras perlu ditambah agar pilihan bertambah dan celah praktik oplos semakin sempit. Pemerintah juga harus mulai mengawal beras dari hulu ke hilir.
“Semua tahu bahwa beras itu kan produk petani, lalu pemerintah mau mengatur di level hilir, jadi ya susah. Pemerintah harus campur tangan dari hulu kalau mau mengintervensi harga,” kritiknya.[Sal]
