ECONOMY

Menteri Keuangan Lobi Lembaga Pemeringkat Investasi

Indonesiaplus.id – Pertemuan tahunan International Monetary Fund (IMF) dan Bank Dunia Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk menemui tiga lembaga pemeringkat investasi internasional.

Yakni, S&P, Fitch Ratings, dan Moody’s Investor Service. Di antara tiga lembaga itu, hanya S&P yang belum memeringkat Indonesia sebagai layak investasi (investment grade).

Sri didampingi pimpinan Bank Indonesia serta Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D. Hadad. Pertemuan dengan tiga lembaga pemeringkat investasi tersebut dinilai penting untuk meningkatkan pemahaman tentang kondisi perekonomian terkini serta berbagai kebijakan mutakhir pemerintah.

’’Terutama kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 maupun 2017,’’ papar Ani, sapaan akrab Sri Mulyani, di gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, kemarin (12/10).

Pemerintah berharap S&P mengubah pandangannya tentang prospek perekonomian Indonesia setelah memahami latar belakang kebijakan perekonomian.

Fitch dan Moody’s yang sudah lama memasukkan Indonesia ke dalam peringkat layak investasi bisa meningkatkan atau minimal mempertahankan rating yang mereka buat. ’’Khusus untuk S&P yang belum meng-upgrade peringkat Indonesia, pertemuan ini sangat critical karena saat ini merupakan titik turning point bagi mereka untuk menetapkan investment rating Indonesia,’’ katanya.

Peningkatan rating diharapkan mampu menaikkan kepercayaan masyarakat internasional. Hal tersebut terjadi setelah pemerintah memperbaiki kebijakan yang lebih efektif dan predictable melalui perbaikan struktur anggaran yang lebih sehat.

Fitch Ratings mempertahankan peringkat Indonesia pada layak investasi (investment grade) dengan rating BBB- dan prospek stabil.

Moody’s menegaskan kembali peringkat kredit atau sovereign credit Indonesia pada Baa3 dengan prospek stabil. Hal itu merupakan derajat (notch) terendah dalam level investment grade yang disematkan Moody’s sejak 18 Januari 2012.

Realisasi pencapaian itu menunjukkan bahwa kondisi perekonomian Indonesia masih sangat baik di tengah pelemahan ekonomi dunia.

Tim ekonomi DBS meyakini Standard and Poor’s (S&P) akan meningkatkan peringkat utang atau investasi Indonesia menjadi layak investasi. Hal itu bisa dilakukan jika dana repatriasi dan tebusan amnesti pajak meningkat sesuai target pemerintah.

’Dana repatriasi juga akan menjaga daya tahan rupiah terhadap terpaan volatilitas global dan kenaikan suku bunga Federal Reserve AS (The Fed),’’ kata ekonom senior DBS Group Research Philip Wee.

Selain untuk menggenjot penerimaan negara dan membiayai proyek infrastruktur, dana tebusan amnesti pajak akan memperbaiki kredibilitas fiskal pemerintah yang tecermin pada anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang sehat.

Uang tebusan amnesti pajak bisa menjadi andalan pemerintah untuk menjaga defisit APBN agar lebih terkendali dan tidak melebar pada akhir tahun. Pada Agustus, Kementerian Keuangan memprediksi defisit anggaran mencapai Rp 17 triliun atau sekitar 2,5 persen dari produk domestik bruto.[Mor]

Show More

Related Articles

Back to top button
Close