Sabtu, 4 Februari 2017
Indonesiaplus.id – Jabatan Direktur Utama PT Pertamina, Dwi Soetjipto, dan Wakil Direktur Utama Ahmad Bambang dicopot Kementerian Badan Usaha Milik Negara.
Keputusan tersebut, diambil pada Rapat Umum Pemegang Saham di kantor Kementerian BUMN, Jumat (3/2/2017). Untuk mengisi kekosongan posisi puncak, Kementerian BUMN dan Dewan Komisaris Pertamina sepakat mengangkat Yenni Andayani sebagai Pelaksana tugas Direktur Utama Pertamina.
Menurut Komisaris Utama Pertamina, Tanri Abeng, Yenni akan menjabat selama 30 hari, sementara Direktur Utama definitif akan ditetapkan. Penunjukan Yenni disebut berdasarkan senioritas yang ada di Pertamina.
“Belum ada penggantinya, ini diberi waktu tiga puluh hari untuk mencari. Kalau search-nya di luar lingkungan Pertamina. Kami memberikan penilaian, Semoga enggak sampai 30 hari sudah ada pengangkatan pejabat definitif, Yenni karena faktor senioritas dan lain-lain,” ujar Tanri di kantor Kementerian BUMN.
Perombakan dianggap sebagai penyegaran. Sebab, penyegaran di perusahaan perlu dilakukan untuk memperbaiki struktur organisasi yang ada di Pertamina. Sebagai perusahaaan besar yang multikompleks, tidaklah mudah untuk bisa membuat manajemen perusahaan secara efektif.
“Kami berharap tim ini bisa bekerja sama dengan tugas tugas yang sudah dicanangkan. Pertamina harus jadi world class energi company,” tegas Tanri.
Selanjutnya jabatan Wadirut akan dihapuskan untuk keefektifan perusahaan. “Ini karena kecocokan dari manusianya. Ini bukan sesuatu yang baru. Lebih baik memang, dicari talenta baru yang bisa bekerja sama dan solid di Pertamina,” tandasnya.
Pada pagi hari sudah beredar rumor dua pimpinan di perusahaan minyak negara ini akan mencopot Dirut dan Wadirutnya. Perombakan direksi Pertamina ini ditengarai karena ada persoalan kepemimpinan yang akrab diistilahkan sebagai “matahari kembar”. Sistem kepemimpinan dengan adanya wakil direktur utama membuat direksi lama saat akan mengambil keputusan.
Saat ini, isu kepemipinan ganda santer menjadi isu yang hangat di tubuh PT Pertamina juga menjadi sorotan DPR RI. “Kepemimpinan ganda di Pertamina, ini menurut kami perlu penanganan serius. Karena bagaimana pun, ini jadi tanggung jawab Pak Menteri (ESDM) di sektor ini. Kami melihat jangan sampai permasalahan ini mengganggu kinerja BUMN,” beber Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Mulyadi dalam rapat dengan Menteri ESDM, di ruang rapat Komisi VII DPR, Senin (30/1/2017).
Menurutnya, dalam dualisme kepemimpinan ini seolah-olah ada dirut satu dan dirut dua. Ia mengaku khawatir sekaligus bingung, apakah pemerintah sudah mendalami hal ini dari sisi manajemen.
“Pengalaman ini sudah didalami Hulu (migas) katanya ditanggung jawab Pak Dwi. Hilir di bawah Pak Bambang. Jadi menurut saya seperti dirut satu dirut dua,” kata Mulyadi.
Dalam konteks peningkatan kinerja di sektor ESDM, apapun keputusan atau informasi dari Pertamina, itu dinilai DPR merupakan keputusan Pertamina. “Tidak menurut kami, Pertamina versi A atau versi B. kami harapkan ke depan pemerintah segera menyelesaikan, karena ini sudah bukan rahasia umum lagi,” tandasnya.[Sal]
