Rabu, 8 Februari 2017
Indonesiaplus.id – Sepanjang 2016 dengan membukukan pertumbuhan positif. Perekonomian nasional termasukk Jawa Barat (Jabar) kembali diuji pada 2017 dengan tantangan cukup memengaruhi salah satunya dari Tiongkok.
“Pemerintah Tiongkok dengan kebijakan pengetatan moneter untuk menekan kredit macet diprediksi paling memengaruhi perekonomian tanah air dan Jabar tahun ini, ” ujar Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jabar Agung Suryamal Sutisno saat Kadin Jabar Ekonomi Outlook bertema “Perekonomian Jabar yang Berkelanjutan” di Bandung, Selasa (7/2/2017).
Beberapa dampak kebijakan pemerintah Tiongkok itu adalah pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan akan turun 0,72 persentase poin (pp) pada 2017. Berkurangnya aliran investasi ke Indonesia karena Tiongkok merupakan tiga terbesar investor di Indonesia.
Juga, investasi yang melambat tentunya akan menyebabkan permintaan domestik menurun dan disertai penurunan pendapatan. “Pada akhirnya menyebabkan konsumsi rumah tangga menurun yang akan berdampak pada aktivitas ekspor impor melambat. Juga, ditambah ada efek dari Trump dan juga Brexit,” katanya.
Di sektor ekonomi, Jabar memiliki peran strategis terhadap perekonomian nasional. Jabar dengan jumlah unit usaha tertinggi di Indonesia dan merupakan salah satu penopang perekonomian tanah air harus sesegera mungkin berkolaborasi, baik dunia usaha, pemerintah, masyarakat, dan berbagai elemen lainnya untuk menghadapi tantangan tersebut.
“Untuk meningkatkan kemajuan perekonomian pada 2017 tidak lebih mudah dibandingkan tahun sebelumnya. Kami akan memetakan persoalan apa saja yang dihadapi oleh dunia usaha, dari setiap sektor ekonomi agar bisa dicari solusinya,” tandasnya.
Persoalan lain yang paling sering diutarakan di antaranya persoalan perizinan yang masih cukup sulit, dikaitan dengan perburuhan, perkembangan bisnis digital yang merambah sektor konvensional, bahan baku bagi sejumlah industri manufaktur yang mulai sulit diperoleh, serta persoalan hukum.
“Kondisi ini harus jadi perhatian pemerintah jangan sampai sudah memiliki izin dari awal, membayar pajak menjadi tutup. Ini yang harus kita perbaiki. Kami akan membentuk pokja untuk menginventarisir apa saja persoalannya karena bagaimanapun ini berkaitan erat dengan kinerja perekonomian Jabar dan nasional,” pungkasnya.[Sap]
