Indonesiaplus.id – Pemerintah diminta berhati-hati menyikapi permasalahan Papua, termasuk peristiwa yang terjadi di Surabaya, kerusuhan di Manokwari, serta beberapa tempat lain.
“Hendaknya pemerintah menggunakan berbagai pendekatan, tidak hanya keamanan dan militer,” ujar Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Abdul Mu’ti, Selasa (20/8/2019).
Masyarakat, kata Mu’ti, agar masyarakat mempercayakan penanganan masalah tersebut kepada pemerintah, khususnya aparat keamanan.
Sehingga, masyarakat jangan terpengaruh oleh upaya adu domba yang dilakukan pihak-pihak yang memancing di air keruh serta memanfaatkan isu kekerasan dan kerusuhan itu demi kepentingan yang merusak persatuan dan kesatuan.
“Diduga ada pihak yang sengaja memanfaatkan soal Papua untuk kepentingan separatisme dengan memancing sentimen dan permusuhan rasial, primordialisme agama, serta antargolongan,” tandasnya.
Menjelang peringatan kemerdekaan RI ke-74, polisi mengamankan 43 mahasiswa asal Papua usai asrama mereka di Jalan Kalasan, Surabaya, Jawa Timur, digeruduk masyarakat dan massa ormas.
Berkembang isu bahwa ada dugaan oknum mahasiswa Papua melakukan penurunan Bendera Merah Putih dan membuangnya ke selokan, sehingga masyarakat dan massa ormas menjadi marah [mus]
