Senin, 5 Juni 2017
Indonesiaplus.id – Unit Kerja Presiden Pemantapan Ideologi Pancasila (UKP PIP) telah dibentuk secara resmi oleh Presidne Joko Widodo pada Kamis (1/6/ 2017).
Dijadwalkan Presiden akan melantik jajaran pengurus satuan kerja itu pada Rabu ini. “Namun, yang pasti pelantikan akan terjadi Rabu pekan ini,” ujar pengamat politik Yudi Latif usai Seminar Pancasila dan Krisis Kebangsaan di GPIB Jemaat Paulus, Jalan Sunda Kelapa, Jakarta, Sabtu (3/6/2017).
Hingga kini Presiden belum membuka nama-nama calon pengurus. Salah satu nama yang digadang-gadang menjadi ketua UKP PIP adalah Yudi Latif. Namun, Yudi tak ingin mendahului keputusan Presiden, sebab sedari awal ia memang terlibat dalam perumusan UKP tersebut.
“Belum ada kepastian, tapi yang pasti saya diundang juga hari Rabu untuk datang ke Istana. Kita tunggu saja siapa yang duduk sebagai ketua sampai hari Rabu,” katanya.
Pada dasarnya pembentukan UKP PIP merupakan aspirasi masyarakat yang sudah lama masuk termasuk Presiden agar ada lembaga yang menangani secara serius mengenai pembenahan ideologi Pancasila.
“Tentunya saat ini merupakan momentumnya yang pas. Saya kira Presiden merespons betul aspirasi yang berkembang di masyarakat,” ucpanya.
Ke depan, lembaga ini akan terdiri atas dewan pengarah yang diisi tokoh-tokoh atau pemangku agama yang memfasilitasi komunitas lintas agamanya. Juga, ada dewan pelaksana yang akan diisi para junior yang dipimpin seorang ketua.
Kemudian di bawah ketua, kerja UKP PIP akan dibantuh tiga deputi. Pertama, deputi materi dan pengkajian. Deputi ini memiliki orientasi membenahi konten dan metode pembelajaran Pancasila dalam kurikulum pendidikan, mulai tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi.
Selain itu, saat ini ada komitmen Kemendikbud untuk memasukkan lagi Pancasila sebagai pelajaran wajib.
Kedua, deputi sosialisasi dan advokasi, yang bertugas untuk memviralkan Pancasila dalam berbagai media sehingga Pancasila benar-benar menjadi perhatian di ruang publik.
Tugas deputi ini akan memantau konten-konten informasi di lini jejaring media sosial betul-betul memberi pesan positif, bukan berisi pertentangan seperti yang akhir-akhir ini terjadi.
Ketiga, deputi pengendalian dan evaluasi. Tugas deputi ini melakukan pengukuran kinerja kelembagaan pemerintah baik kementerian maupun lembaga (K/L), apakah aturan atau kebijakan yang dibuat telah sejalan dengan Pancasila.
Wakil Ketua MPR EE Mangindaan mengatakan UKP PIP akan bekerja sama dengan MPR terlebih dahulu untuk menyosialisasikan Pancasila melalui empat pilar MPR.
MPR dalam menyosialisasikan empat pilar, Pancasila tidak berdiri sendiri, tapi saling melengkapi bersama UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
Di tempat terpisah, mantan Wakil Presiden Try Sutrisno pun berharap pembentukan UKP PIP dapat membumikan kembali Pancasila. “UKP PIP itu sudah pengembangan organisasi. Itu sudah merealisasikan Pancasila supaya membumi dan dapat dikelola dengan baik,” harapnya.[Mus]
