Minggu, 14 Januari 2018
Indonesiaplus.id – Maraknya partai politik yang mengusung seorang perwira tinggi TNI, Polri maupun pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki konsekuensi tersendiri.
“Konsekuensi logis dari keputusan mengambil atau mengusung calon kepala daerah yang bukan kader partai. Pertama, tentu lebih sangat sulit mengontrol dan mengawasi kepala daerah eksternal yang bukan kadernya dibandingkan kader partai,” ujar Direktur Eksekutif Voxpol Center Pangi Syarwi Chaniago, Minggu (15/1/2018).
Konsekuensi lainnya yang akan diterima oleh parpol yang mengusung kepala daerah bukan kadernya sendiri , memiliki kemungkinan menjadi “kutu lompat” pada saat-saat tertentu.
Lebih besar potensi kutu loncat atau lompat. Sekali lagi partai politik jangan coba-coba bermain mata dengan prajurit aktif, menarik-narik dan menggoda TNI untuk masuk ke gelanggang politik. Termasuk tidak menarik-narik, menggoda atau merayu-rayu Aparatur Sipil Negara (ASN) ke ranah politik praktis.
“Sebenarnya ini pertaruhan maha berbahaya dan tidak main-main. Bagaimana kita menjaga dan mengingatkan kembali agar TNI/Polri dan ASN menjaga netralitas. Ciri-ciri keterlibatan militer dalam politik patut kita curigai,” katanya.
Kendati demikian, hal positif parpol menunjuk seorang jendral aktif baik dari TNI maupu Polri memiliki kelebihan tersendiri, seperi kepemimpinan dari TNI dan Polri karena sosok ketegasan dan soal kedisiplinan. “Kedisiplinan dan ketegasan menjadi kelebihan tersendiri,” tutupnya.[Mus]
