Selasa, 14 Mei 2019
Indonesiaplus.id – Aliansi Masyarakat Peduli Tragedi Kemanusiaan Pemilu 2019 mendatangi gedung DPR di Senayan, Jakarta, Selasa (14/5/2019).
Sejumlah tokoh tersebut menemui Ketua DPR Bambang Soesatyo untuk membahas tewasnya ratusan petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS).
Rombongan Aliansi Masyarakat Peduli Tragedi Kemanusiaan Pemilu 2019 antara lain mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, politikus senior Fahmi Idris, pegiat media sosial Iwan Piliang dan aktivis Hatta Taliwang.
“Aliansi Masyarakat Peduli Tragedi Pemilu 2019 ini mendesak dan meminta kepada DPR untuk memperjelas sebab musabab banyaknya korban meninggal dari petugas KPPS,” ujar Bambang di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (14/5/2019).
Pertemuan itu mengaku telah meminta Komisi II DPR untuk melakukan rapat gabungan bersama KPU, Bawaslu, Kementerian Kesehatan dan Polri untuk mencari solusi. Sebenarnya sudah melakukan antisipasi untuk menghindari jatuhnya korban dari petugas KPPS.
“KPU maupun pemerintah, DPR, sudah mengantisipasi hal ini ketika korban petugas yang meninggal pada Pemilu 2014 itu jumlahnya cukup banyak, 114 orang. Sehingga keputusan kami adalah membatasai jumlah pemilih TPS tidak boleh lebih dari 300 orang. Dulu sampai 500 orang (pemilih),” kata legislator Golkar itu.
Harus ada kepastian hak bagi keluarga anggota KPPS, terutama yang tidak mampu agar biaya pendidikan anak-anak korban terjamin. “Nanti menjadi bagian yang dibahas di Komisi II DPR,” ungkapnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Fadli Zon pada hari yang sama menerima kedatangan sejumlah ibu-ibu yang peduli terhadap persoalan tersebut. Usai pertemuan, Fadli mengatakan bahwa masyarakat mengharapkan DPR membentuk panitia khusus atau panitia kerja untuk mendalami persoalan itu.
“Saya kira pansus lebih kuat untuk menginvestigasi ini. Sangat penting untuk nanti hasilnya bisa mengevauasi apa yang sesungguhnya terjadi jika tidak ada spekulasi, kecuali ada temuan yang di luar dugaan,” tandasnya.
Sejauh ini, kata Fadli, sudah ada kurang lebih 600 orang petugas pemilu yang tewas. Kondisi tersebut seharusnya menjadi perhatian serius pemerintah.
“Pemerintah harusnya merespons tapi sangat tidak memadai. Kami belum mendengar respons dari presiden terkait ini, seolah-olah nyawa dari petugas KPPS itu nyawa murah,” pungkasnya.[mus]
