POLITICS

Terkait Revisi UU KPK, Berikut 4 Pandangan Din Syamsuddin

Indonesiaplus.id – Terkait revisi Undang-Undang (UU) No 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Din Syamsuddin menyampaikan empat pandangannya.

Banyak pertanyaan dialamatkan pada Din terkait pandanganya tentang revisi UU KPK. Pertama, ia setuju dengan revisi UU KPK selama memperkuat eksistensi, tugas dan fungsi KPK dalam memberantas korupsi yang semakin merajelela baik di kalangan eksekutif, legislatif, serta judikatif.

Kedua, pada saat yang sama menolak jika revisi UU itu melemahkan KPK dengan mengurangi fungsi dan tugas KPK,” ujar Din di Jakarta, Senin (16/9/2019).

Ketiga, bila revisi UU KPK yang disetujui DPR dan pemerintah tersebut, seperti diberitakan di banyak media memberi peluang bagi intervensi Pemerintah dan menjadikan KPK subordinat Pemerintah, maka revisi UU KPK itu sudah selayaknya ditolak.

Keempat, bila saja revisi UU KPK merupakan pelemahan maka sungguh mengkhianati amanat reformasi, yang salah satu misi utamanya adalah memberantas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

“Tentu kita semua mendambakan KPK bisa bekerja sungguh-sungguh secara benar, konsisten, konsekuen, dan imparsial serta independen memberantas korupsi, khususnya di kalangan pemangku amanat,” pungkasnya.[mus]

Show More

Related Articles

Back to top button
Close