POLITICS

Politisi Golkar Bilang, Tak Masalah Eks-Tim Mawar Jadi Pejabat Kemhan

Indonesiaplus.id – Dua mantan anggota Tim Mawar dari Komando Pasukan Khusus (Kopassus), yaitu Yulius Selvanus dan Dadang Hendra Yudha sebagai Kepala Badan Instalasi Strategis Pertahanan dan Direktur Jenderal Potensi Pertahanan di Kementerian Pertahanan.

Anggota Komisi I DPR Dave Laksono mengatakan seharusnya sudah tidak ada persoalan dengan pelantikan tersebut, yang disoroti Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS).

KontraS mendesak Presiden Jokowi mencabut keputusan pengangkatan dua eks-anggota Tim Mawar tersebut. Sebab, mereka dinilai terindikasi melanggar HAM terkait penculikan sejumlah aktivis pada masa lalu.

“Sebenarnya tidak ada masalah. Kalau ada pelanggaran hak azasi manusia (HAM) maka tentu mereka diadili dan dihukum dan tentunya cacat hukum untuk dilantik,” tandas Dave di Jakarta, Senin (28/9/2020).

Proses pengangkatan seseorang untuk satu jabatan strategis seperti di Kemhan mengalami proses panjang. Usai proses panjang itu baru di ujungnya Presiden menadatangani keppres sehingga tidak ada persoalan dengan pengangkatan kedua pejabat tersebut.

Memang, Dave tidak menampik kalau ada persaingan di internal Kemhan sehingga isu tersebut muncul ke permukaan. Namun, DPR berharap hal itu tidak terjadi.

“Sebelum sampai ke Presiden prosesnya panjang dan disepakati dulu oleh organisasi di Kemenhan,” katanya.

Hal senada disampaikan oleh Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Rizki Aulia Rahman mengatakan bahwa peraturan perundang-undangan, pengangkatan pejabat di kalangan kementerian merupakan hak prerogatif Presiden.

“Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, pengangkatan pejabat di kalangan kementerian merupakan hak prerogatif presiden selaku kepala eksekutif,” tandas Rizki.

Komisi I DPR akan selalu memantau dan memonitor semua mitra kerja di kementerian tersebut. “Kami selaku anggota Komisi I DPR RI akan selalu memonitor sepak terjang Kemhan selaku mitra kerja dan berbagai lingkup kerja di kementerian tersebut,” tandasnya.

Sebelumnya, terjadi rotasi pejabat eselon I Kementerian Pertahanan di bawah komando Menteri Pertahanan Letnan Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto yang menuai beragam kritik dan kontroversi.

Kemudian, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyetujui langkah Prabowo mengangkat dua eks-anggota Tim Mawar sebagai pejabat eselon I Kemhan. Jokowi meneken Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 166/TPA Tahun 2020.

Keppres itu berisi pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan tinggi madya di lingkungan Kemhan.[mus]

Show More

Related Articles

Back to top button
Close