Senin, 25 September 2017
Indonesiaplus.id – Dukungan untuk Ridwan Kamil di Pilgub Jabar dalam bentuk surat putusan bodong DPP Partai Golkar dinilai sebagai upaya uji publik.
Terbukti dari berbagai respons dari beberapa partai politik yang sedang mencari koalisi untuk memenangkan Pilgub Jabar.
Menurut Pengamat Ilmu Politik dan Pemerintahan dari Universitas Katolik Parahyangan Asep Warlan Yusuf, bahwa beredarnya surat dukungan DPP Golkar melalui aplikasi pesan berantai merupakan hal wajar dalam dunia politik.
“Hal itu sebagai alat ukur dari publik atau partai politik lain terhadap isu yang dilemparkan. Dalam politik itu ada disebut dengan test the water, menunggu respons dari partai, respons dari publik terhadap pernyataan politik. Nah sepanjang mereka masih menguji, sah saja asalkan jangan ada manipulasi,” ujar Asep, Senin (25/9/2017).
Surat bodong putusan DPP Golkar, kata Asep, sebenarnya sudah mencoreng demokrasi di Indonesia. Pihak Golkar pun bisa melaporkan pembuat surat tersebut ke pihak kepolisian terkait dengan pemalsuan tanda tangan.
“Di surat itu ada tanda tangan ketua umum dan sekjen. Jadi bukan menyangkut nama Ridwan Kamil melainkan justru lebih ke pemalsuan tanda tangan,” ucapnya.
Jika surat tersebut benar dan menjadi salah satu upaya uji publik dari Golkar, maka Asep menilai terdapat mekanisme yang tidak beres di jajaran partai berlambang pohon beringin tersebut.
“Ada masalah dengan cara-cara mereka untuk melakukan tes the water itu. Tapi kalau rapat-rapat, itu artinya mereka sedang menguji respons, menguji tanggapan, menguji opini, mereka akan saring nantinya, akan dipilah-pilah, serta dimatangkan atau diabaikan,” tandasnya.[Mus]
