Indonesiaplus.id – Pengamat Hukum Tata Negara, Refly Harun menilai politik di Indonesia itu aneh bahwa seorang presiden sudah terpilih terus dianggap kader partai, bahkan dianggap petugas partai. Ketika menjadi presiden dia milik seluruh rakyat.
”Tugas partai untuk kaderisasi untuk rekrutmen politik. Tapi begitu seseorang menjadi presiden Republik Indonesia, sesungguhnya dia presiden bagi kita semua, bukan hanya presiden PDIP. Rasanya buat apa ada perintah mengawal Presiden Jokowi hingga 2024,” ujar Refly melalui video berjudul Perintah Mega: Amankan Jokowi hingga 2024! Ada Apa? diunggah di saluran youtube, Ahad (30/8/2020).
Namun, yang menjadi masalah adalah dalam bentuk apa pengawalannya tersebut. ”Saya kira dalam bentuk pengerahan massa? Intimidasi terhadap mereka yang tidak setuju? Atau bagaimana? dan ini juga persoalan,” tandasnya.
Demonstrasi atau unjuk rasa adalah tindakan sah dan boleh dalam demokrasi. ”Jadi, jika ada demonstrasi sekadar meminta presiden bertanggung jawab dan mundur, itu tidak bisa dikatakan makar. Itu adalah aspirasi dalam alam demokratis,” kata salah satu deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) ini.
Bila saja, demonstrasi itu direspons dengan demonstrasi tandingan, menurut Refly juga boleh dan tidak ada masalah dengan hal tersebut.
”Satu hal yang tidak boleh adalah ketika menciptakan tandingan lalu dibenturkan, sehingga terjadi konflik horizontal,” pungksanya.[mus]
