HUMANITIES

Buka Pertemuan Pakar dan Pokja, Mensos Ajak Dunia Usaha Percepat Pemberdayaan KAT

Indonesiaplus.id – Peran serta dunia usaha untuk upaya penguatan dan pengembangan program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) patut diapresiasi, sebab pemerintah tidak bisa bekerja sendirian.

“Anggaran pemerintah jelas terbatas, sehingga peran serta dunia usaha melalui tanggung jawab sosial menjadi sangat strategis, ” ujar Menteri Sosial Juliari P. Batubara dalam arahan pada Pertemuan Tim Pakar dan Pokja Pemberdayaan KAT di Jakarta, Rabu (26/8/2020).

Penguatan dan peningkatan program Pemberdayaan KAT, berupa pemberian layanan sosial dasar seperti pembangunan pemukiman, bantuan jaminan hidup, penataan lingkungan dan penguatan keserasian sosial.

“Setiap tahun Kementerian Sosial terus melaksankan program penguatan, pengembangan dan pemberdayaan, memang belum mencukupi pemenuhan kebutuhan bagi warga KAT tersebut, ” kata Juliari.

Untuk pemenuhan kebutuhan dasar, meliputi jangkauan layanan populasi dan wilayah yang luas dengan jumlah KAT sebanyak 150.222 Kepala Keluarga (KK). Hal itu membutuhkan sinergi antara pemerintah dan dunia usaha, baik jangka panjang seperti infrastruktur, sekolah, fasilitas air bersih, serta infrastruktur pertanian.

“Dunia usaha agar berpartisipasi lebih luas dalam program Pemberdayaan KAT, namun kami tidak menerima bantuan langsung melainkan disilakan untuk melaksanakan dengan caranya sendiri,” tandas Juliari.

Dari sekian kendala dihadapi warga KAT, salah satunya belum masuk dalam sistem administrasi pencatatan sipil warga negara atau unregistered. Kondisi demikian berdampak bagi warga KAT tidak mendapatkan akses dan terintegrasi dalam pembangunan di wilayah dimana mereka berada.

Menjadi strategis data kependudukan sebagai dasar penentuan kebijakan pembangunan. Sehingga, data kependudukan menjadi kebutuhan sekaligus solusi pemecahaan masalah secara efektif dan efisien serta cepat.

“Misalnya, untuk Bantuan sosial seperti Bantuan Sosial Tunai, Program Keluarga Harapan, Program Indonesia Pintar dan penentuan prioritas pembangunan infrastruktur yang sepenuhnya menggunakan data kependudukan,” tandas Juliari.

Data kependudukan tiak menjadi tanggung jawab satu instansi, melainkan secara vertikal maupun horizontal yang perlu dibuat komitmen bersama dari lembaga yang memberdayakan KAT dan lembaga yang membidangi administrasi kependudukan.

Dirjen Pemberdayaan Sosial Edi Suharto menilai, bahwa pertemuan Tim Pakar terbatas untuk anggota Tim Pakar yang dipilih dan dikukuhkan melalui SK Menteri Sosial, serta dibatasi khusus tema aktual yang terkait dengan kepentingan terbaik KAT.

“Di luar kegiatan yang sudah terencana yang perlu ada strategi yang bisa mendorong proses pemberdayaan KAT. Sedangkan, keterbatasan serta potensi yang terkandung di dalamnya, KAT merupakan fenomena, unik dan berkarakter beda dibanding penyandang masalah kesejahteraan sosial pada umumnya,” ungkap Edi.

Kegiatan pertemuan Tim Pakar Pemberdayaan KAT sebagai wadah, media atau wahana untuk mengembangkan konsep dan metodologi dalam pemberdayaan KAT di luar program/kegiatan yang sudah ada.

Di akhir kegiatan, Mensos Juliari menerima secara simbolik donasi dari pelanggan dari perusahaan ritel melalui Program Peduli Indomaret-Komunitas Adat Terpencil (KAT) periode 1 Maret – 31 Mei 2020 Rp 5.068.124.297.

[mor]

Show More

Related Articles

Back to top button
Close