POLITICS

Menkopolhukam: Aturan Baru, Menko Bisa Batalkan Kebijakan Menteri

Indonesiaplus.id – Sidang Kabinet Indonesia Maju perdana dikuti 38 menteri dan pejabat setingkat menteri digelar bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, kemarin.

Dalam sidang tersebut, Presiden meminta para menteri tak menunjukkan ketaksepahaman di ruang publik. Juga, tunduk pada kesepakatan rapat atau sidang kabinet yang bakal diikuti pada waktu mendatang.

Selain itu, Presiden melarang jajaran menterinya menyampaikan pernyataan yang kontradiktif terhadap hasil rapat dan justru berlawanan antarkementerian.

“Ramainya silakan dalam rapat. Mau debat di dalam rapat saya dengarkan. Tapi kalau sudah diputuskan dengan segala risiko harus dilaksanakan,” tandas Presiden di Istana Merdeka, Kamis (24/10/2019).

Pada kabinet terdahulu ada beberapa menteri yang justru menyampaikan pendapat yang saling bertolak belakang.

“Saya pastikan tidak ada visi misi menteri, yang ada adalah visi misi presiden dan wapres. Tolong dicatat dalam lima tahun yang lalu ada satu, dua, tiga menteri yang masih belum paham mengenai ini,” tandasnya.

Setiap kementerian tak bisa berjalan dan menjalankan kebijakannya sendiri tanpa ada dukungan dari kementerian lain.

“Jangan sampai ada lagi diundang Menteri Koordinator (Menko), selama lima tahun hadir sekali aja tidak. Ada yang seperti ini. Saya juga baru dengar,” ungkapnya.

Seusai sidang kabinet, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD terkait koordinasi antarmenteri dalam sidang kemarin.

“Sekarang Presiden mengatakan menko boleh memveto kebijakan menteri yang ada di bawahnya kalau ia (menteri bersangkutan) bertindak sendiri. Apalagi, sampai bertentangan dengan kebijakan presiden ataupun kebijakan kementerian lain yang sejajar,” ujarnya.

Presiden menekankan agar menteri di Kabinet Indonesia Maju bisa saling bekerja secara tim. Menko bertugas mengawal visi Presiden agar dapat diimplementasikan oleh para menteri yang dibawahinya.

“Tugas Menko bertugas mengoordinasikan kebijakan-kebijakan para menterinya sehingga tak saling bertentangan, ” tandas mantan ketua MK itu.

Mahfud mengaku telah berkoordinasi dengan para menteri di bawahnya dan yakin para menteri di bawah koordinasinya bisa menjalin kerja sama dan dapat bekerja bersama tim.

“Kami bersepakat. Mendagari Pak Tito dengan saya sudah bicara dan berkoordinasi. Juga, Menteri Pertahanan (Menhan) Pak Prabowo Subianto beliau siap berkoordinasi,” pungkasnya.[mus]

Show More

Related Articles

Back to top button
Close