POLITICS

Masfuk di Antara Dua Pilihan, Gus Ipul atau Khofifah

Kamis, 15 Juni 2017

Indonesiaplus.id – Pada Pilgub Jatim 2018, Gerindra mengajak PAN untuk menolak calon tunggal. Usai ajakan tersebut muncul wacana Gerindra mengajak PAN dan PKS berkoalisi mengusung Khofifah Indar Parawansa sebagai cagub Jatim.

Menurut Ketua DPW PAN Jatim Masfuk, saat ini situasi masih dalam situasi yang dinamis. Dia menyampaikan hal itu saat markasnya dikunjungi DPW PKB beserta calon yang diusungnya yakni Saifullah Yusuf atau Gus Ipul.

“Kondisi masih dinamis dan ini kan silaturahmi dan saya kira silaturahmi itu baik. Soal nanti keputusannya apa, kan finalnya masih belum,” ujar Masfuk usai menerima kunjungan dari pengurus harian DPW PKB di kantor DPW PAN Jatim, Jalan Darmo Kali, Surabaya, Rabu (14/6/2017) malam.

Dia (Masfuk) pernah dua periode menjabat Bupati Lamongan itu menjawab dengan diplomatis tentang hubungan dengan Gerindra maupun PKB dalam menyongsong Pilgub Jatim 2018. “Semua kita komunikasi. Kan semua partai politik adalah sahabat,” katanya.

Di Pilgub Jatim 2018, PAN siap mengusulkan kadernya, Masfuk, untuk menjadi Calon Wakil Gubernur Jatim. Dengan kedatangan PKB bersama Gus Ipul, apakah membuat bimbang partai berlambang matahari bersinar itu dalam memilih antara Gus Ipul (sekarang Wakil Gubernur Jatim) dan Khofifah Indar Parawansa (Menteri Sosial).

“Tidak bimbang dan semua politik itu komunikasi. Silaturahmi ini kan menyamakan frekuensi,”
tegasnya.

Awak media pun bertanya, tentang kemungkinan adanya kesamaan frekuensi dalam pertemuan malam ini dengan Gus Ipul dan PKB, namun Masfuk berkilah dan kembali menegaskan ‘hanya silaturahmi.

“Itu tadi silaturahim. Dan kita senang silaturahim semacam begini. Silaturahim semacam ini perlu dicontoh oleh provinsi lain,” ucapnya.

Partai politik, kata Masfuk, tentu diperlukan komunikasi dan harus tetap berjalan. Persoalan finalisasi mengusung atau mendukung calon gubernur dan calon wakil gubernur maupun pemilihan kepala daerah lainnya, diserahkan ke mekanisme partai.

“Tentu saja sudah ada mekanisme termasuk di PAN, keputusannya ada di DPP. Kalau DPP sudah ada keputusannya, kita mendengar dan mentaatinya (sami’na wa ato’na),” terangnya.[Mus]

Related Articles

Back to top button