POLITICS

Komisi VI DPR: Presiden Agar Segera Berlakukan Lockdown

Indonesiaplus.id – Melihat perkembangan pandemi virus corona semakin ganas penyebaranya, pemerintah pusat maupun daerah diminta segera melakukan Lockdown.

Berkaca pada kebijakan negara-negara lainnya, seperti Malaysia yang telah melakukan lockdown hingga 31 Maret dan Prancis selama 15 hari.

“Kondisi social distancing agar disarankan presiden Jokowi kurang efektif, justru malah menimbulkan keramaian yang mempermudah penyebaran virus di tempat umum ataupun sarana transportasi, ” ujar anggota komisi VI DPR RI, Putu Supadma Rudana melalui keterangan tertulsinya di Jakarta,Selasa (17/3/2020).

Juga, terjadi antrean menumpuk, masyarakat diliburkan malah pergi berlibur, perusahaan masih memperkerjakan karyawan. Pemerintah gagal mengontrol masyarakat melakukan “perang dengan corona”. “Saya saran segera untuk lockdown tidak tidak rela jika Presiden, Wapres dan Menteri lainnya terkena corona,” katanya.

Wakil Ketua badan kerjasama antar-parlemen ini, lockdown jangan dipahami secara berlebihan oleh pemerintah, karena lockdown mempunyai 3 kategori, yaitu Total Lockdown, Partial Lockdown, Local Lockdown.

Pertama, lockdown total seperti di spanyol prancis dan kondisi Eropa Total lockdown menyerupai shutdown dan pihak keamanan menjaga tiap sudut agar masyarakat tidak keluar rumah, jika keluar rumah pun hanya untuk membeli kebutuhan kesehatan dan kebutuhan pokok, itupun sangat dibatasi jumlahnya perkeluarga.

Kedua, ada partial lockdown seperti dilakukan di Indonesia, sekolah ditutup perguruan tinggi ditutup, banyak instansi meliburkan para pekerjanya dengan bekerja dirumah, penutupan tempat tempat hiburan, tempat keramaian seperti pemda dki menutup ancol, kota tua, museum museum dan pembatalan berbagai kegiatan yang melibatkan orang banyak.

Ketiga, local lockdown bisa dimaknai sebagai kondisi dimana perorangan mengisolasi diri, keluarga tidak bepergian hanya di rumah, satu kawasan di lockdown, satu desa di lockdown, ataupun satu area di lockdown. “Jadi pemerintah Jokowi jangan “over reaction” dengan kata lockdown,” ucap Putu.

Ketiga kategori lockdown tadi memerlukan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, salah satu contoh DKI jakarta dan Pusat, DKI mengambil sikap proaktif cepat tapi pemerintah pusat terkesan gagap dan lambat sehingga kedua pihak tidak dapat bersinergi dan sinkronisasi dan terjadi lah kondisi dimana masyarakat yang dirugikan karena lemahnya koordinasi.
“Saya kira, di sinilah peran presiden menjadi dirijen agar melakukan orchestrasi nasional dalam menangkal pandemi corona ini, ” tandasnya.

Hingga saat ini, jumlah pasien positif terjangkit virus corona bertambah menjadi 134 orang per Senin (16/3/2020). Terjadi peningkatan 17 kasus dibandingkan pada Ahad (15/3/2020) yang baru berjumlah 117 kasus positif.[mus]

Show More

Related Articles

Back to top button
Close