POLITICS

ISESS: Saat Ini Indonesia Berpotensi Jadi Negara Polisi

Indonesiaplus.id – Saat ini banyak perwira polisi menduduki posisi tinggi di lembaga pemerintahan, sehingga Indonesia berpotensi menjadi negara polisi.

Ciri negara polisi adalah suatu kondisi negara di mana penguasa memelihara kekuasaan dengan jalan mengawasi, menjaga dan mencampuri lapangan kehidupan rakyat dengan alat kekuasaan.

“Contoh negara polisi saat Indonesia pada masa pemerintahan Hindia Belanda,” ujar peneliti militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi dalam keterangan tertulisnya, Rabu (18/9/2019).

Keriuhan dan polemik proses seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan proses revisi UU lembaga antirasuah ini menyeruak ke ruang publik.

“Publik menyoroti institusi Polri, terutama banyaknya perwira tinggi Polri menduduki jabatan tinggi di sejumlah lembaga pemerintah. Sesuatu yang sebenarnya sudah diprediksi dan dikhawatirkan sejak lama,” katanya.

Usai 20 tahun reformasi, politik Indonesia ternyata masih menjadi ajang ‘rebutan kuasa’. Berakhirnya Orde Baru ternyata tidak serta-merta menghadirkan kedamaian dan keamanan bagi bangsa dan negara.

Justru di tengah menguatnya pragmatisme pada berbagai perangkat demokrasi dan praetorianisme di tubuh militer, muncullah kekuatan alternatif bernama Polri. Jalan demokrasi ditempuh memang memberikan mandat penuh bagi mereka sebagai penegak hukum dan keamanan dalam negeri.

“Tapi ironisnya, para pimpinan Polri, meski mengusung tagline ‘democratic policing’ atau perpolisian demokratis, dinilai sering kali gagal menunjukkan komitmen tersebut,” tandasnya.

Masalah lainnya adalah ruler appointed police alias jenis polisi pemerintah, seperti Polri ditakdirkan sulit berjarak dengan kekuasaan. Bisa jadi kultur warisan yang didapatkan terutama selama 32 tahun berada dalam payung lembaga ABRI.

“Saat ini sejumlah jenderal polisi, baik masih aktif maupun pensiunan bermunculan di tengah pusaran kekuasaan yang diyakini menjadi pilar-pilar penopangnya melalui lembaga-lembaga negara dan pemerintahan,” pungkasnya.[mus]

Show More

Related Articles

Back to top button
Close