ECONOMY

Komisi XI Minta Kebijakan Cukai Tidak Tinggalkan Celah

Indonesiaplus.id – Sebuah kebijakan yang tepat haruslah berdasarkan pada asas keadilan. Hal itu disampaikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Komisi XI Bidang Keuangan, Ahmad Najib.

“Dalam sebuah kebijakan salah satunya harus menganut asas keadilan. Sehingga, jangan menganut asas menyeluruh dengan menyisakan celah untuk dimanfaatkan,” ujar Ahmad di Jakarta, Selasa (17/9/2019).

Misalnya, wacana penggabungan Sikaret Kretek Mesin (SKM) dan Sigaret Putih Mesin (SPM) menjadi 3 miliar batang yang saat ini masih dikaji oleh pemerintah.

Wacana penggabungan perlu dilakukan agar tidak ada lagi pabrikan besar asing yang memanfaatkan celah

membayar tarif cukai murah. Potensi kehilangan pendapatan negara dari cukai dapat diminimalisir.

Sejatinya peraturan penggabungan batasan produksi SKM dan SPM telah diterapkan pada PMK 146 Tahun 2017, kemudian direvisi menjadi PMK 156 Tahun 2018.

Dalam aturan baru, poin penggabungan batasan produksi SKM dan SPM dihapuskan dan memicu kegaduhan di industri rokok. Melalui aturan itu sudah mencerminkan azas keadilan, dimana pabrikan besar tidak akan berhadapan dengan pabrikan kecil.

“Aturan batasan volume produksi dijadikan acuan besaran cukai sangat mudah diakali, salah satunya dengan sengaja tidak mencapai batasan volume tadi, sehingga bea yang diterapkan akan rendah,” katanya.

Pemerintah agar tidak menerapkan sebuah kebijakan yang dengan mudah disiasati sehingga tujuan dan target dari kebijakan yang akan diterapkan tidak akan pernah tercapai.

Hasil penelitian INDEF menyatakan, bahwa ada ketidaksesuaian tarif cukai rokok, dimana terdapat perusahaan yang tidak ingin mencapai batas produksi SKM atau SPM tiga miliar batang.

Dari jumlah tersebut adalah batas minimal produksi agar sebuah perusahaan rokok membayar tarif cukai tertinggi atau golongan 1.

Dampaknya perusahaan besar akan bersaing dengan pabrikan besar dan demikian sebaliknya. “Jadi, betapa penting mengatur level tingkat persaingan berkeadilan (playing field) yang sehat tanpa mengurangi pendapatan negara,” ucap Direktur Eksekutif INDEF, Tauhid Ahmad.[sal]

Show More

Related Articles

Back to top button
Close