Jumat, 11 Agustus 2017
Indonesiaplus.id – Sikap Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang memberikan ancaman kepada presiden Joko Widodo dikritik Sekretaris Fraksi Partai Hanura, Dadang Rusdiana.
Dari sisi etika berkoalisi, tidak pantas ancam-mengancam. Tapi justru seharusnya sebagai partai koalisi pemerintah PKB mendukung kebijakan Joko Widodo. Pasalnya, hal ini tentu bakal memengaruhi hubungan antarpartai pendukung pemerintah.
“Dari sisi etika berkoalisi tidak pantas ancam mengancam. Soal PKB harus keluar dari koalisi atau tidak itu bukan wewenang kami. Presidenlah nanti yang akan menilainya,” ujar Dadang Rusdiana, Kamis (10/8/2017).
Diharpakan, kata Dadang Rusdiana, partai-partai koalisi pemerintah tetap menjaga keutuhan dan kekompakan. Juga, harus sejalan dalam mengamankan seluruh kebijakan yang sudah ditetapkan oleh presiden, termasuk kebijakan sekolah 8 jam 5 hari.
Ancaman PKB disampaikan Wakil Sekretaris Jenderal Maman Imanulhaq yang tidak akan kembali mencalonkan Joko Widodo dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 mendatang.
Hal itu jika orang nomor satu di Indonesia itu menyetujui kebijakan sekolah 8 jam 5 hari. Memang sejauh ini PKB sendiri belum secara formal belum memutuskan untuk mendukung Joko Widodo maju kembali ke Pilpres 2019 mendatang.
Terkait kebijakan sekolah 8 jam 5 hari, dimaksudkan untuk menguatkan karakter anak didik bangsa Indonesia. Di samping memperhatikan nasib dan kesejahteraan guru. Dengan lima hari belajar, maka guru tidak perlu mencari tambahan mengajar ke sekolah lain untuk mengejar target 24 jam pengajaran sebagai syarat pemenuhan sertifikasi.
“Pada kondisi itu guru berada di sekolah itu, dan membuat perencanaan dan evaluasi dihitung sebagai aktivitas pemenuhan 24 jam pelajaran. Jadi, dari segi gagasan itu baik,” tandasnya.
Lima hari belajar tidak menghilangkan kesempatan anak didik belajar di madrasah. Bahkan madrasah diniyah menjadi bagian yang terintegrasi dengan kegiatan di sekolah formal. Sehingga belajar di madrasah menjadi keharusan. Jadi, sama sekali tidak akan meniadakan madrasah.
Kebijakan itu akan dibuat Perpres yang mengatur lima hari belajar, bukan fullday school. Sehingga segalanya lebih jelas dan terintegrasi, agar kedudukan madrasah diniyah yang selama di bawah pembinaan Kemenag pun peran dan kedudukannya jelas.
“Jadi, berlebihan jika urusan lima hari belajar “di-bargaining-kan” usungan presiden. Hanura sendiri karena perintah Rapimnas dan dinyatakan berkali-kali oleh Ketum, maka tidak ada pengkhianatan dari Hanura. Kita diperintahkan mendukung dan mengusung Jokowi tanpa syarat-syarat seperti itu,” pungkasnya.[Mus]
