Senin, 22 Oktober 2018
Indonesiaplus.id – Perlu dirubah format debat Pilpres 2019 mengingat sejak pemilihan presiden (pilpres) 2004, mengingat debat calon presiden dan wakil presiden belum sepenuhnya menjadi referensi utama pemilih.
Hal itu disampaikan Anggota DPD RI Fahira Idris, bahwa format debat pilpres selama ini tidak membuka lebar calon mengeksplore visi misi dan janji kerjanya.
Juga, debat-debat pilpres selalu diganggu keriuhan-keriuhan tim sukses yang seharusnya tidak perlu ada di sebuah forum debat yang sangat penting.
“Sudah saatnya KPU mengevaluasi format debat pilpres baik dari sisi substantif maupun teknis,” ujar Fahira, Senin (22/10/2018).
Sedangkan dari sisi substantif tema, harus lebih tajam dan menyentuh persoalan kekinian dan solusi tantangan ke depan. Untuk teknis, volume debat harus diperbanyak, digelar di berbagai daerah dengan audience utama dari berbagai lapisan masyarakat, bukan tim sukses.
Debat akan menjadi pendidikan politik yang sangat baik bagi rakyat dan bentuk kampanye sesungguhnya dari para calon jika KPU berani membuat terobosan baru pada Debat Pilpres 2019 ini. Dari sisi substansi, harus dihindari tema-tema yang terlalu umum.
“Saya kira untuk substansi debat, tema, sub tema, dan pertanyaan-pertanyaannya harus tajam, kekiniaan, dan memancing calon mengungkapkan visi besarnya untuk Indonesia ke depan. Jangan mengawang-awang,” katanya.
Calon harus dipaksa paparkan data dan solusi konkret. Untuk teknis, ia mengusulkan agar debat digelar di beberapa daerah di Indonesia yang merepresentasikan daerah di Barat, Tengah, dan Timur Indonesia.
Fahira meminta KPU membatasi tim kampanye atau tim sukses serta para pendukung calon presiden sebagai audience debat agar debat bisa berjalan lebih tenang, fokus, dan rakyat yang menonton lewat televisi atau mendengar lewat radio mampu menangkap substansi debat dengan baik.
Selain itu, ia juga meminta KPU membatasi tim sukses, perbanyak perwakilan akademisi dan masyarakat sebagai audience.
Jika tema perdebatan soal petani dan nelayan, maka audience juga harus lebih banyak para petani, nelayan, atau para pakar yang punya bidang keilmuan soal terkait pertanian atau kelautan. “Debat-debat sebelumnya kebanyakan tim sukses. Ini harus dirubah,” pungkasnya.[mus]
