POLITICS

Diskusi Pemberhentian Presiden, Protes Keras Mahutama Catut Nama Muhammadiyah

Indonesiaplus.id – Pencatutan nama Muhammadiyah diprotes keras oleh Masyarakat Hukum Tata Negara Muhammadiyah (Mahutama) dalam teror terhadap panitia dan narasumber diskusi ‘Pemberhentian Presiden’.

“Sebenarnya ada situasi membahayakan kehidupan bangsa kita, terutama kasus terakhir yang mencatut nama Muhammadiyah dengan ancaman pembunuhan,” ujar Ketua Umum Mahutama Aidul Fitriciada Azhari dalam diskusi virtual bertajuk Menyoal Kebebasan Berpendapat dan Konstitusionalitas Pemakzulan Presiden di Era Pandemi Covid-19, Senin (1/6/2020).

Kebebasan berpendapat, kata Aidul, merupakan warisan dunia dan nilai-nilai yang hidup dalam peradaban dunia. Mantan Presiden Amerika Serikat Franklin Delano Roosevelt menyatakan ada empat kebebasan utama, yakni berbicara dan berekspresi, beribadah, bebas dari kemiskinan, serta rasa takut.

Pasal 28 I UUD 1945 dinyatakan hak kemerdekaan pikiran merupakan hak asasi manusia yang tidak bisa dikurangi. Dalam konteks pandemi Covid-19, masyarakat mengalami pembatasan hak dan berkumpul. Namun, itu demi kebaikan karena untuk mencegah penyebaran virus Sars Cov-II.

“Jadi, dalam keadaan apa pun, hak menyatakan pendapat tidak bisa dikurangi dan pikiran tidak boleh dibatasi. Pikiran hanya bisa dihadapi dengan pikiran. Bukan dengan jeruji besi,” katanya.

Diskusi ‘Pemberhentian Presiden’ sempat diisukan sebagai usaha makar dan pemakzulan. Diskusi itu seharusnya tidak ditempatkan dalam bentuk ketakutan. Dia menerangkan, pemakzulan itu ada dalam konstitusi dan bisa didiskusikan dengan baik.

Banyak pihak yang beranggapan pemakzulan itu akan seperti yang menimpa Soeharto dan Gus Dur. Ini bukti kurangnya edukasi di masyarakat tentang konstitusi hasil amendemen yang sudah jauh berbeda.

Indonesia telah memilih sistem presidensial membuat stabilitas pemerintah. Beda dengan parlementer yang pemerintahannya mudah berganti-ganti. Aidul memastikan tidak bisa pemerintahan saat ini dijatuhkan seperti Soeharto dan Gus Dur.

Presiden tidak bisa dijatuhkan karena kebijakan pandemi seburuk apa pun. Syaratnya, tidak melanggar hukum seperti tertera dalam UUD 1945. Jadi Presiden Jokowi Widodo (Jokowi) dan pemerintahnya tidak perlu takut.

“Pemerintah dalam situasi pandemi Covid-19 tidak perlu mengurangi kebebasan berpendapat dan kebijakan pemerintah di tengah keterbatasan tetap bisa dikontrol,” tandasnya.[mus]

Show More

Related Articles

Back to top button
Close