POLITICS

Delapan Tuntutan KAMI kepada Jokowi dan Negara

Indonesiaplus.id – Delapan tuntutan kepada pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) disampaikan oleh sejumlah deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI).

Tuntutan tersebut mendasari KAMI melakukan gerakan yang dibacakan secara bergantian oleh deklarator KAMI di antaranya Ahmad Yani, Din Syamsuddin, Rocky Gerung, hingga Rochmat Wahab.

Ahmad Yani mantan anggota Komisi III DPR RI ini menjelaskan, bahwa KAMI merupakan gerakan moral rakyat yang berasal dari berbagai elemen dan komponen. KAMI, kata politikus PBB itu, berjuang demi tegaknya kedaulatan negara.

“Dengan tercipta kesejahteraan rakyat dan terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujar Yani yang menjabat sebagai Ketua Komite KAMI saat mendeklarasikan di Tugu Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (18/8/2020).

KAMI, kata Yani, ingin masyarakat sejahtera berdasarkan amanat konstitusi. Sebab, selama ini pengawasan terhadap aspek itu lemah sehingga pihaknya ingin mengawasinya dari segala potensi penyimpangan.

“KAMI berjuang dengan melakukan berbagai cara sesuai konstitusi, baik melalui edukasi, advokasi, maupun cara pengawasan sosial, politik moral, dan aksi-aksi dialogis, persuasif, dan efektif,” tandas Ahmad yani.

Delapan Tuntutan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia:

  1. Mendesak penyelenggara negara, khususnya pemerintah, DPR, DPD, dan MPR untuk menegakkan penyelenggaraan dan pengelolaan negara sesuai dengan (tidak menyimpang dari) jiwa, semangat dan nilai Pembukaan UUD 1945 yang di dalamnya terdapat Pancasila yang ditetapkan pada 18 Agustus 1945, dan diberlakukan kembali melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959.
  2. Menuntut pemerintah agar bersungguh-sungguh menanggulangi pandemi Covid-19 untuk menyelamatkanrakyat Indonesia dengan tidak membiarkan rakyat menyelamatkan diri sendiri, sehingga menimbulkan banya korban dengan mengalokasikan anggaran yang memadai, termasuk untuk membantu langsung rakyat miskin yang terdampak secara ekonomi.
  3. Menuntut pemerintah bertanggung jawab mengatasi resesi ekonomi untuk menyelamatkan rakyat miskin, petani dan nelayan, guru atau dosen, tenaga kerja bangsa sendiri, pelaku UMKM dan koperasi, serta pedagang informal daripada membela kepentingan pengusaha besar dan asing.
  4. Menuntut penyelenggara negara, khususnya pemerintah dan DPR untuk memperbaiki praktik pembentukan hukum yang menyimpang dari Pancasila dan UUD 1945. Kepada pemerintah dituntut untuk menghentikan penegakan hukum yang karut marut dan diskriminatif, memberantas mafia hukum, menghentikan kriminalisasi lawan-lawan politik, menangkap dan menghukum berat para penjarah kekayaan negara.
  5. Menuntut penyelenggaraan negara untuk menghentikan sistem dan praktik korupsi, kolusi dam nepotisme (KKN), serta sistem dan praktik oligarki, kleptokrasi, politik dinasti dan penyelewengan atau penyalahgunaan kekuasaan.
  6. Menuntut penyelenggara negara, khususnya pemerintah, DPR, DPD dan MPR untuk tidak memberi peluang bangkitnya komunisme, ideologi antipancasila lainnya, dan separatisme serta menghentikan stigmatisasi kelompok keagamaan dengan isu intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme serta upaya memecah belah masyarakat. Begitu pula mendesak pemerintah agar menegakkan kebijakan ekonomi dan politik luar negeri bebas aktif, dengan tidak condong bertekuk lutut kepada negara tertentu.
  7. Menuntut pemerintah untuk mengusut secara sungguh-sungguh dan tuntas terhadap pihak yang berupaya melalui jalur konstitusi, mengubah Dasar Negara Pancasila, sebagai upaya nyata untuk meruntuhkan NKRI hasil Proklamasi 17 Agustus 1945, agar tidak terulang upaya sejenis di masa yang akan datang.
  8. Menuntut presiden untuk bertanggung jawab sesuai sumpah dan janji jabatannya serta mendesak lembaga-lembaga negara (MPR, DPR, DPD dan MK) untuk melaksanakan fungsi dan kewenangan konstitusionalnya demi menyelamatkan rakyat, bangsa dan negara Indonesia.[mus]
Show More

Related Articles

Back to top button
Close