Senin, 20 Februari 2017
Indonesiaplus.id – Ketum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar menyatakan tidak ikut dalam aksi 212 jilid II besok. Tapi ia meminta massa yang aksi harus mewaspadai tindak provokasi.
“Kami hari ini sudah lebih maju, datang langsung bertemu Pak Presiden untuk menagih sikap beliau. Jadi kawan-kawan yang aksi besok saya pikir harus hati-hati karena pengerahan massa dan segala macam itu rawan digunakan untuk kepentingan-kepentingan politik tertentu,” ujar Dahnil usai bertemu Presiden di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/2/2017).
Aksi 212 jilid II menuntut penonaktifan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dari jabatan Gubernur DKI Jakarta. Tuntutan itu pun sudah disampaikan oleh Dahnil kepada Presiden Jokowi secara langsung.
“Sebenarnya aspirasi kawan-kawan yang besok itu demo sudah kami sampaikan, bahkan terus terang langsung kepada Pak Presiden dan Pak Presiden langsung menjawab itu. Sehingga tentu kami Pemuda Muhammadiyah menunggu Pak Jokowi. Nanti kalau sudah keluar PTUN, kita tagih sikap beliau, apakah beliau akan tetap konsisten dengan sikap itu,” katanya.
Kepada Dahnil dan kawan-kawan, Jokowi menyatakan akan mengikuti putusan PTUN apakah Ahok dinonaktifkan atau tidak. Jokowi menunggu argumen dari institusi formal.
“Pak Presiden tadi janji, kalau PTUN bilang kalau Ahok harus diberhentikan, Pak Jokowi juga akan mengikutinya, harus diberhentikan. Jadi kita tagih saja dan kita tunggu keputusan PTUN,” tandasnya.
Perlu diingat bahwa Indonesia adalah negara hukum, sehingga hukum harus dikedepankan. Sikap Pemuda Muhammadiyah sendiri tidak membahas soal aksi 212 dengan Presiden Jokowi.[Mus]
