Jumat, 30 Juni 2017
Indonesiaplus.id – Kabar perombakan kabinet (reshuffle) kabinet kembali mengemuka dan bakal dilakukan usai Lebaran. Reshuffle Kabinet Kerja jilid III dinilai menjadi penentu kesuksesan Presiden Joko Widodo pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019.
Menurut Sekretaris Jenderal Rumah Gerakan 98, Sayed Junaidi Rizaldi, reshuffle nanti merupakan momentum Jokowi selaku Presiden memperbaiki kinerja kabinet terutama di bidang ekonomi yang selama ini dianggap sebagian pengamat sebagai penganut ekonomi liberal.
“Jika saja benar reshuffle terjadi dan itu hak kewenangan dari Presiden Jokowi, tapi Jokowi tidak boleh ‘gambling’ dalam mengambil kebijakan ini,” ujar Sayed di Jakarta, Jumat (30/6/2017).
Pemerintah Jokowi bisa memberikan ruang kepada Aktivis 98 dalam kabinet. Sebab, itu diperlukan untik mempertegas posisi Jokowi sebagai satu-satunya Presiden yang merupakan ‘anak kandung reformasi’.
“Pada posisi transisi demokrasi sudah 18 tahun berjalan dan kita belum menemukan titik kuncinya masa transisi terus, kita berharap presiden memahami hal ini,” katanya.
Salah satu pesan reformasi adalah tidak melahirkan pemimpin-pemimpin yang terlibat dosa masa lalu. Oleh karena itu, kata dia, reshuffle kabinet dibutuhkan demi keberlangsungan agenda perubahan demi terciptanya Nawacita.
Saat ini, pemerintah Jokowi masih tidak maksimal dalam pemberantasan korupsi lantaran tidak jelasnya proses hukum terhadap kasus-kasus korupsi kakap seperti proyek e-KTP maupun bantuan dana untuk Bank Century. “Pemberantasan korupsi di era Jokowi masih datar-datar air,” ucapnya.
Piahaknya mengingatkan agar Jokowi jangan sampai kembali terperangkap oleh orang-orang di sekelilingnya. “Mereka memberi informasi ke Jokowi sering salah hanya bermodal data sekunder, jangan-jangan membuat laporan asal bapak senang yang penting aman,” katanya.
Presiden Jokowi menyinggung soal evaluasi menteri dalam pidatonya di Arena KEU di Hotel Grand Sahid, Jakarta pada awal April 2017 lalu. Evaluasi diperlukan untuk memenuhi sejumlah target pemerintahan khususnya di bidang pembangunan dan ekonomi.[Mus]
