POLITICS

Beda Situasi dengan 1998, Pengamat: Presiden Sulit Dilengserkan

Indonesiaplus.id – Ada gerakan untuk melengserkan Presiden, namun sulit diwujudkan selama kepala negara tidak menyimpang seperti yang diamanatkan oleh UUD 1945.

Jelas beda, antara diksi mundur dan lengser terlebih Presiden dipilih langsung oleh rakyat. Semua ada legal coriddor bahkan hukum sebab akibat. Tapi yang ditakuti people power secara kelembagaan sulit, karena Legislatif dan eksekutif cukup kuat.

“Saat ini, parlemen dikuasai oleh partai pendukung Presiden, sehingga dalam kondisi seperti ini sulit Presiden dilengserkan, ” ujar Jerry Massie, Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies (P3S).

Diksi di-lengser-kan pernah muncul pada masa Presiden ke-4 Gus Dur, tapi saat itu lengser di tangan MPR. Kondisi saat ini jelas beda MPR tidak lagi menjadi lembaga yang bisa memberhentikan Presiden.

Bisa jadi bila melanggar konstitusi seorang Presiden bisa dilengserkan. Soeharto jatuh lantaran krisis ekonomi dan juga memang di desak mundur oleh mahasiswa dan rakyat Indonesia kala itu.

Sehingga, diksi Presiden mundur bisa jadi isapan jempol, yang sulit terwujud dikarenakan ada proses harus melalui DPR sampai ke MK.

Memang ada pihak mendorong Jokowi mundur dan itu sulit dilakukan di tengah pandemi corona atau Covid-19. Berkaca pada sejarah, angin reformasi 98 beda dengan kondisi saat ini. Kalau isu reshuffle menteri itu bisa saja melihat kinerja mereka selama ini.

Berikut enam kondisi yang bisa menyebabkan Presiden dimakzulkan:

Presiden Khianati Negara, bila Presiden Jokowi terbukti mengkhianati negara, maka yang bersangkutan bisa dimakzulkan oleh MPR, misalnya terlibat kasus korupsi; Presiden terlibat kasus korupsi, dan/atau perbuatan pidana berat lainnya dengan adanya pembuktian secara hukum terlebih dahulu.

Presiden Lakukan Perbuatan Tercela, seandainya ia melakukan perbuatan tercela atau misdemeanor; serta terbukti melakukan penyuapan.

Syarat lain pemakzulan Presiden menerima suap atau melakukan penyuapan: Tak Penuhi Syarat Lagi; melakukan tindak pidana berat.

Keenam kondisi tersebut, tidak ada soal Perppu apalagi Perppu itu adalah kewenangan konstitusional Presiden berdasarkan Pasal 22 ayat 1.

PemakzulanĀ terhadap Presiden diatur dalam Pasal 7B UUD 1945. Pada pasal itu telah dijelaskan apa saja yang bisa menyebabkan Presiden dimakzulkan oleh MPR.

Sedangkan, cakupan pelanggaran hukum yang dimaksud Pasal 7B ayat (1) UUD 1945 terang benderang menyebut berupa pengkhianatan tehadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lain, atau perbuatan tercela, dan/atau Presiden/Wapres tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden/Wapres.[mus]

Show More

Related Articles

Back to top button
Close