Selasa, 4 Desember 2018
Indonesiaplus.id – Banyaknya relawan Jokowi yang menjadi komisaris di sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan membuat calon presiden nomor urut 01, Joko Widodo kewalahan bertarung di Pilpres 2019.
“Pada 2014, Pak Jokowi memiliki relawan sedemikian banyak yang bisa diandalkan untuk meraih suara. Nah, kalau 2019 ini kan relawannya banyak yang sudah menjadi komisaris. Jadi memang beliau sulit juga mengharapkan relawan itu,” ujar Pengamat politik Hendri Satrio di Jakarta, Selasa (4/12/2018).
Kondisi ini disampaikannya saat menjadi pembicara dalam Topic Of The Week “Selasa-an” yang bertajuk “Carut Marut Komunikasi Kebijakan Jokowi: Konsistensi, Inkonsistensi dan Ambivalensi.” di Seknas Prabowo-Sandi, Jalan Cokroaminoto, Jakarta Pusat.
Harus diakui bahwa banyaknya relawan menjadi komisaris, Jokowi kesulitan mengharapkan relawan berjuang optimal di Pilpres 2019. Menurut Hendri, pada Pilpres 2014 Jokowi mengandalkan relawan yang solid dan keberadaan Jusuf Kalla yang mampu mengatasi persoalan-persoalan teknis.
“Dengan minimnya relawan dan pendamping Jokowi, KH Ma’ruf Amin yang beberapa kali blunder membuat Jokowi beberapa kali melakukan attack kepada lawan politiknya,” tandasnya.
Bagi seorang petahana, Jokowi cukup mengandalkan capaian-capaian yang telah diraihnya dan melakukan defence. Namun, saat ini Jokowi lebih cenderung melakukan “serangan”.
Sebenarnya Jokowi bisa mengerahkan para jubirnya melontarkan pernyataan tertentu. “Banyak masyarakat bingung sekarang Pak Jokowi attack. Jadi dia ‘blusukan’ ke sana, ke mari, keahlian dia. Saya berkali-kali sampaikan ke timnya Pak Jokowi, seharusnya Pak Jokowi menggunakan para jubirnya. Kalau ini terus dibiarkan elektabilitas Jokowi akan menurun,” teranganya.
Berbeda dengan Prabowo yang justru mendapat sokongan massa baru, misalnya, massa yang menjadi peserta aksi 212 dan sebagainya yang sangat militan. “Tentu saja menjadi menarik,” tandasnya.
Selain itu, Hendri menyoroti masalah komunikasi kebijakan publik di era pemerintahan Jokowi. Publik dibuat heran dengan kebijakan di era Jokowi tak konsisten. Banyak kebijakan cepat berubah hanya dalam waktu singkat.
“Dari sisi kebijakan kita kemudian diajarkan oleh pemerintahan Pak Jokowi, kalau ada kebijakan kita disuruh sabar dulu, jangan buru-buru direspons. Karena tiba-tiba bisa dicabut lagi,” tutur Hendri.[mus]
