Indonesiaplus.id – Saat ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai sudah tidak bertaji lagi yang ditandai dengan banyaknya intervensi di berbagai pihak.
Hal itu disampaikan oleh mantan penasihat KPK Abdullah Hehamahua saat memberikan sambutan dalam deklarasi Partai Masyumi, Sabtu (7/11/2020) dan ia menjadi salah satu calon anggota Majelis Syuro Partai Masyumi.
“Usai purnabakti dari KPK, saya melihat KPK diintervensi oleh berbagai pihak dalam dan luar negeri, sehingga hari ini KPK sudah tidak lagi bertaring seperti dulu,” kritik Abdullah.
Misalnya, kata Abdullah, salah satu buktinya banyak undang-undang yang merugikan umat Islam dan Bangsa Indonesia secara keseluruhan. Namun, Abdullah tak menjelaskan secara rinci undang-undang yang dimaksud.
Selain itu, ia menyebut jika korupsi saat ini mulai marak kembali di Indonesia bahkan menyatakan jika Pilpres 2019 diwarnai dengan korupsi intelektual.
“Pilpres yang terakhir, yakni 2019 terjadi political corruption, intelectual corruption, dan material korupsi yang luar biasa,” tandasnya.
Dengan berdirinya kembali Partai Masyumi, Abdullah berharap dapat mengubah keadaan tersebut dan berharap suatu saat nanti Masyumi dapat menjadi partai nomor satu di DPR.
“Tentu saja, untuk mengubah bangsa ini sesuai cita-cita perjuangan maka sampailah saya pada pemikiran harus menguasai parlemen,” tegasnya.
Dengan parlemen bisa melahirkan UU, UU membentuk kabinet, dan presiden, wapres menteri, dengan tanda tangannya bisa melakukan hukum apa saja.
“Maka, khusus terkait tentang syariat Islam yang dijamin dalam pasal 29 ayat 1 UUD 1945,” pungkas Abdullah.[mus]
