Indonesiaplus.id – Pelaksanaan program Bantuan Sosial Beras (BSB) telah berjalan 100%, tepat waktu serta tuntas di seluruh Indonesia per 1 Oktober 2020 dengan total 450.000 ton beras.
Menteri Sosial Juliari P. Batubara menutup program BST yang ditandai dengan pelepasan spanduk paket beras pengiriman terakhir dari Gudang Bulog Kaliwungu, Kabupaten Kendal.
“Salam dari Presiden Jokowi kepada bapak ibu semua dan program BSB merupakan bagian kebijakan beliau untuk meringankan beban masyarakat terdampak pandemi Covid-19. Presiden berpesan agar selama pandemi tidak ada warga kelaparan dan Saya datang ingin mastikan program bermanfaat untuk bapak/ibu,” ujar Mensos Juliari di Kendal, Selasa (3/11/2020).
Program BSB, kata Juliari, merupakan bagian dari program Jaring Pengaman Sosial (JPS) yang diamanatkan kepada Kementerian Sosial RI untuk menanggulangi dampak pandemi.
“Jadi, sasarannya adalah 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di seluruh Indonesia berupa beras medium dari Bulog,” ungkap Juliari.
Dengan BSB setiap KPM PKH mendapatkan 15 kg beras medium dari Bulog setiap bulan selama tiga bulan, yaitu Agustus-Oktober 2020 dengan anggaran Rp 4,5 triliun.
“Melalui program BSB ini diharapkan KPM PKH yang sejatinya juga warga berpendapatan rendah, bisa terbantu dalam memenuhi kebutuhan pokoknya selama pandemi Covid-19,” imbuh Mensos Juliari.
Selain itu, dalam program BSB ada manfaat di antaranya beban pengeluaran keluarga KPM PKH di masa pandemi bisa dikurangi.
“Program BSB berdampak positifnya yang langsung dirasakan oleh setiap KPM, sehingga BSB membawa efek ikutan yang sangat luas, ” tandas Mensos Juliari.
Dampak positif tidak langsung, BSB membuka pasar bagi petani untuk menjual berasnya ke Bulog sehingga kesejahteraan mereka juga meningkat.
“Juga, ada efek domino BSB yang dirasakan oleh para pekerja/kuli bongkar muat, tukang ojek, usaha penyewaan perahu, mobil/truk, pekerja dan pengusaha angkutan barang. Artinya, BSB juga efektif menggerakkan perekonomian, ” ungkap Mensos Ari.
Program BSB di Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi dengan sasaran penerima BSB sangat besar, yaitu total mencapai 1.560.744 KPM dengan total beras 70.233.480 Kg.
Sedangkan, penerima BSB di Kabupaten Kendal sebanyak 39.719 KPM atau beras sebanyak 1.787.355 Kg dan di Kabupaten Semarang sejumlah 28.730 KPM menerima BSB atau sebanyak 1.292.850 Kg.
“Mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran dan kesuksesan penyelenggaraan BSB ini. Kepada Perum Bulog, pemda, transporter, para pendamping dan semua pihak yang telah membantu,” imbauh Mensos Ari.
Penanganan dampak Covid-19, Kemensos melaksanan program Jaring Pangaman Sosial dengan penyaluran Bansos Reguler, Bansos Khusus, dan Bansos Tambahan.
Bansos Reguler diluncurkan untuk penanganan kemiskinan dimana dilaksanakan sebelum masa pandemi, yakni meliputi PKH menjangkau 10 Juta KPM dengan anggaran Rp36,8 triliun. Lalu, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Program Sembako menjangkau 20 Juta KPM dengan anggaran Rp43,1 trilliun.
Bansos Khusus diluncurkan untuk membantu meringankan masyarakat terdampak Covid-19. Penerima Bansos Khusus merupakan masyarakat miskin dan rentan miskin baik terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun Non-DTKS yang merupakan hasil pendataan pemerintah kab/kota.
Bansos Khusus meliputi Bansos Sembako (BSS) Jabotabek menjangkau 1,9 Juta KPM dengan anggaran Rp6,8 triliun dan Bansos Tunai (BST) menjangkau 9 juta KPM dengan anggaran Rp32,4 triliun.
Untuk Bansos Tambahan untuk membantu KPM bansos reguler untuk memenuhi sebagian kebutuhan pokok dan meningkatkan daya beli, serta menggerakkan roda perekonomian di masa pandemi.
Bansos tambahan lainnya berupa Bansos Tunai KPM BPNT/Program Sembako Non-PKH yang menjangkau 9 Juta KPM dengan indeks sebesar Rp500 ribu/KPM sekali salur dengan anggaran Rp 4,5 triliun.[mor]
