HUMANITIES

Perkuat Layanan Kesejahteraan Sosial, Kemensos Gandeng Pemda

Indonesiaplus.id – Untuk meningkatkan layanan kesejahteraan sosial kepada masyarakat, Kementerian Sosial (Kemensos) memperkuat sinergitas dengan pemerintah daerah (pemda).

“Sinergi antara pemerintah pusat dan pemda, antar lembaga dan antara pemerintah dan masyarakat merupakan kunci lancarnya roda pembangunan,” ujar Mensos Agus Gumiwang Kartasasmita dalam arahannya yang dibacakan Irjen Dadang Iskandar saat membuka Rakor Perencanaan Program dan Anggaran Tahun 2020 di Jakarta, Rabu (25/92019).

Saat ini, kata Dadang, di tengah gejolak perekonomian global tapi pemerintah telah berhasil menurunkan angka kemiskinan dari 11,22% pada Maret 2015, menjadi 9,41% pada Maret 2019 dan itu terendah sepanjang sejarah NKRI.

Juga, ketimpangan pendapatan terus menurun yang ditunjukkan dengan semakin rendahnya Rasio Gini dari 0,408 pada Maret 2015, menjadi 0,382 pada Maret 2019.

“Tentunya dengan capaian ini tidak boleh membuat berpuas diri, melainkan menjadi pemacu untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat hingga terwujud kesejahteraan masyarakat,” tandasnya.

Pada 2020, kata Irjen, Kemensos memiliki posisi strategis untuk pencapaian tujuan pembangunan nasional. Sehingga masuk dalam kelompok kementerian dengan anggaran besar dimana 92% lebih anggarannya merupakan bantuan sosial (bansos).

Ada harapan dan kepercayaan besar terhadap Kemensos untuk dapat memberikan dampak besar untuk peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat.

“Ada kepercayaan yang harus diikuti dengan komitmen dan upaya terus membangun tata kelola pemerintahan yang baik agar profesionalitas pelayanan terus meningkat,” kataya.

Berbekal kepercayaan itu juga, tujuan pelayanan yaitu kepuasan publik dan kinerja optimal terhadap kesejahteraan sosial masyarakat dapat tercapai dengan baik.

“Dimulai dari proses perencanaan yang baik, yang memastikan bahwa setiap kegiatan dirancang untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional,” ungkapnya.

Ketua Komisi VIII DPR RI, Ali Taher menyatakan, bahwa setiap warga masyarakat harus dapat menikmati hasil pembangunan, tidak ada yang tertinggal dalam gerbong pembangunan nasional.

“Sesuai arahan Presiden, APBN harus fokus dan tepat sasaran serta memastikan setiap rupiahnya memiliki manfaat ekonomi, memberikan manfaat untuk rakyat serta meningkatkan kesejahteraan rakyat,” terangnya.

Melaluli pertemuan ini bisa meningkatkan komitmen dan sinergi antara Pusat dan Daerah dalam perencanaan program dan anggaran untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang profesional.

“Pada ahirnya, bisa meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat sebagaimana amanah dari Undang-Undang Dasar (UUD) 1945,” tandasnya.

Tugas pemerintah dan DPR adalah untuk menyejahterakan rakyat, juga mengubah airmata kemiskinan menjadi airmata kebahagiaan.

Kegiatan mulai 24 hingga 27 September yang bertujuan meningkatkan kesepahaman dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial serta tercipta sinergi antara pusat dan daerah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Dibuka oleh Inspektur Jenderal dan dihadiri Ketua Komisi VIII DPR RI Ali Taher, serta Pejabat eselon 1 dan eselon 2 di lingkungan Kementerian Sosial dengan tema “Meningkatkan Sinergi Pusat dan Daerah dalam Rangka Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang Lebih Terintegrasi”.[mor]

Show More

Related Articles

Back to top button
Close