HUMANITIES

Ombudsman Minta Kenaikan Tarif STNK-BPKB Segera Dianulir

Jumat, 6 Januari 2017

Indonesiaplus.id – Beban masyarakat semakin berat dengan naiknya biaya pengurusan STNK dan BPKB dan hampir bersamaan naik pula harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Tarif Dasar Listrik (TDL).

Tak pelak, di awal tahun 2017 rakyat sudah dihadapkan dengan naiknya sejumlah kebutuhan pokok. Namun, ironisnya kebijakan pemerintah menaikkan sejumlah kebutuhan pokok tanpa meminta pandangan masyarakat melalui para wakilnya di DPR RI.

“Pemerintah menaikkan harga kebutuhan pokok tanpa membahasnya dengan DPR. Menaikkan TDL, biaya pengurusan surat STNK/BPKB, harusnya mendengar aspirasi rakyat,” ujar Alamsyah Saragih, Komisioner Ombudsman‎ RI di Jakarta, Jumat (6/1/2017).

Keputusan pemerintah tersebut, sudah menyalahi prosedur sehingga layak dianulir. Terlebih ternyata Presiden Joko Widodo kaget begitu tahu keputusan yang sudah ditekennya itu berisi persetujuan menaikkan biaya pengurusan surat hingga tiga kali lipat.

“Tipe pemimpin yang teliti sebelum tanda tangan. Ada pula yang menyerahkan kepada bawahannya untuk menelaah dan tinggal teken. Mestinya, orang-orang di sekitar presiden memberikan informasi lengkap sebelum presiden membubuhkan tanda tangannya,” tandasnya.

Keputusan yang tertuang dalam PP No. 60 Tahun 2016 yang sudah diteken presiden itu sebaiknya ditarik kembali. Kemudian diproses ulang dengan prosedur yang benar. Ini agar masyarakat tidak dirugikan dengan kebijakan pemerintah yang inprosedural.[Mor]

 

Show More

Related Articles

Back to top button
Close