Sabtu, 25 Februari 2017
Indonesiaplus.id – Saat ini iklim demokrasi di Indonesia sudah kebablasan. Demikian disampaikan Presiden Joko Widodo.
Pernyataan tersebut dibenarkan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie bahwa sistem demokrasi di Indonesia memang belum stabil pasca-reformasi. Jika kondisi demokrasi yang dikeluhkan Presiden bisa menjadi momentum, untuk mengevaluasi dan memperbaiki sistem.
“Artinya, perlu evaluasi mana yang berlebihan dan mana yang kurang. Demokrasi 19 tahun ini masih belum stabil. UU pemilu saja setiap lima tahun sekali harus bikin lima UU. Ada kesempatan hasil evaluasi menganggap ada yang kurang tepat,” ujar Jimly saat diskusi di kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu (25/2/2017).
Kebebasan demokrasi dan menyatakan pendapat sudah bisa dirasakan di semua elemen pemerintahan hingga masyarakat. Sehingga kebebasan setiap orang untuk menilai secara tidak langsung dapat menumbuhkan daya kritis bagi masyarakat.
“Mereka yang duduk di eksekutif, yudikatif, dan caleg-caleg itu jadi seolah-olah memiliki partai-partai sendiri dan bersaing dengan caleg lainnya. Ini perlu dievalusi dengan banyaknya baik di tataran UU maupun konstitusi,” katanya.
Istilah demokrasi kebablasan yang dikeluhkan Presiden tidak hanya disebabkan karena sistem, juga menjadi bagian dari dampak perkembangan teknologi. Misalnya, perkembangan media sosial seperti aplikasi whatsapp dan media sosial, terkadang bisa mengubah persepsi masyarakat dalam menyikapi suatu isu dan kerap dijadikan alat untuk menyatakan gagasan mereka di ruang publik.
“Persoalan kebablasan, tidak semua karena sistem demokrasi. Melainkan juga ada andil dari perkembangan teknologi yang cepat sekali, seperti di grup-grup WA, itu daya mengubahnya dahsyat sekali. Bisa dikaatan antara fakta dengan lima grup WA saja suka beda sekali, ya tapi ini merupakan gambaran masyarakat Indonesia yang plural,” [Mor]
