HUMANITIES

Rakor Data Terpadu, Mensos: Perkuat Sinergi dengan Pemda

Indonesiaplus.id – Untuk membangun kesamaan persepsi dan pemahaman dalam pelaksanaan verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Kementerian Sosial menggelar Rapat Koordinasi Nasional(Rakornas) Tahun 2020.

Menyamakan persepsi menjadi penting antara pusat dan pemerintah daerah. Tidak hanya soal undang-undang yang mengatur peran dari dalam dengan menyajikan DTKS berjenjang dari daerah, juga DTKS menjadi dasar kebijakan subsidi bagi masyarakat prasejahtera di kementerian dan lembaga lainnya.

“Rakornas ini intinya ingin diperkuat semangat dan kesamaan dengan pemda, agar dalam penyelenggaraan program baik bansos maupun program pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, serta dukungan program subsidi di luar Kemensos, seperti PBI-JK bisa lebih tepat sasaran,” ujar Menteri Sosial Juliari P Batubara saat menutup Rakor di Jakarta, Senin (17/2/2020) malam.

Pada Rakornas ini, kata Mensos, Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial (Pusdatin Kesos) meluncurkan sebuah aplikasi data berbasis android.

“SIKS-DROID merupakan aplikasi yang bisa digunakan petugas di lapangan, seperti untuk menginput data melalui aplikasi dan masuk DTKS,” ungkapnya.

Diharapkan dengan adanya aplikasi SIKS-DROID ini kualitas yang dikelola dalam DTKS semakin tinggi kredibilitas dan validitasnya. “Jadi, ada harapan yang berimbas pada penyaluran bantuan yang semakin tepat sasaran,” harapnya.

Sekretaris Jenderal Hartono Laras menambahkan, selain untuk menyamakan persepsi, Rakor juga untuk menyosialisasikan arah kebijakan dan strategi pemutakhiran DTKS dan penyelenggaraan program kesejahteraan sosial secara nasional.

“Tujuan Rakornas agar pemerintah kabupaten/kota semakin aktif untuk melakukan verifikasi dan validasi DTKS. Juga menjadi ajang saling tukar pengalaman di antara kabupaten/kota dalam upaya perbaikan data penduduk miskin dan rentan di daerahnya masing-masing,” tandasnya.

Kegiatan Rakornas berlangsung selama tiga hari dan diikuti oleh 548 peserta terdiri dari Kepala Dinas Sosial dari 34 Provinsi dan 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.[mor]

Show More

Related Articles

Back to top button
Close