NATIONAL

Perlu Juklak Jelas, Ali: Jangan Sampai Tumpang Tindih

Indonesiaplus.id – Ada kekhawatiran soal kebijakan baru pemerintah menambah porsi dana BOS untuk menggaji guru honorer maksimal 50 persen, sehinga bisa menjadi masalah baru implementasi di lapangan.

“Niatnya bagus kebijakan ini, tetapi selama ini belum ada aturan turunannya. Jadi, saya rasa agak susah jangan seolah-olah mengadu domba antara guru honorer dengan penerima BOS,” ucap anggota Komisi X DPR Ali Zamroni di Jakarta, Ahad (16/2/2020).

Bukan tanpa alasan, kata Ali, begitu kebijakan itu diumumkan Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama Mendikbud Nadiem Makarim serta Mendagri Tito Karnavian, ada semacam penolakan dari penerima dana BOS.

“Contoh saja, ini belum apa-apa si penerima dana BOS sudah ada pertanyaan-pertanyaan ‘menolak’. Ini kan kalau ibaratkan seperti seperti terori balon, pencet atas nongol bawah, ” katanya.

Terlebih persyaratan guru honorer bisa menikmati dana BOS tersebut harus memenuhi tiga hal, yakni punya NUPTK, belum menerima sertifikasi dan terdaftar di Dapodik.

Agar kebijakan ini lebih terukur dalam tahap implementasinya, masih harus menunggu penjelasan langsung dari Mendikbud Nadiem Makarim, serta adanya petunjuk pelaksaan dan petunjuk teknis atau Juklak/Juknis-nya.

“jelas, perlu juklak juknis harus jelas dan ini kewenangan sekolah, ini kewenangan guru honorer. Supaya tidak tumpang tindih atau saling tabkrakan,” pungkas legislator asal Banten dari Gerindra ini.[sap]

Show More

Related Articles

Back to top button
Close