Sabtu, 12 Januari 2019
Indonesiaplus.id – Kondisi yang menimpa Muslim Uighur di Xinjiang, Cina, merupakan pelanggaran HAM berat dunia. Sebab itu, pemerintah Indonesia perlu mengusulkan sanksi perdagangan dan hubungan diplomatik kepada dunia internasional untuk pemerintah Cina.
Demikian disampaikan anggota DPR RI Fraksi PKS Almuzzammil Yusuf dan pendapat itu berdasarkan keterangan mantan tahanan di kamp reedukasi Xinjiang, Gulbahar Jelilova, Ketua Majelis Nasional Turkistan Timur (Uighur), Seyit Tumturk, dan laporan Amnesty International, dalam konferensi pers bertajuk ‘Kesaksian dari Balik Penjara Uighur’ di Jakarta, Sabtu (12/1/2019).
“Tentu saja apa yang terjadi pada warga Muslim Uighur bentuk pelanggaran HAM berat yang harus dijawab dunia internasional. Sanksi perdagangan dan hubungan diplomatik itu yang harus kita lakukan,” katanya.
Dua sanksi tersebut diperlukan bila Cina tidak memperhatikan berbagai tuntutan dari dunia internasional. Persoalan bahwa Indonesia banyak melakukan kerja sama di sektor ekonomi dengan Cina, menurutnya itu hal lain.
“Bahkan blokade ekonomi, hubungan diplomatik berbagai lembaga negara dunia itu bisa mereka bekukan dengan Cina, kalau penindasan terus dilakukan oleh Cina,” tandasnya.
Perintah konstitusi yakni kemerdekaan adalah hak segala bangsa sebagaimana Indonesia yang mendukung Palestina merdeka. Indonesia juga harus mendukung Uighur merdeka, terlebih jumlah warga Muslim Uighur yang menjadi korban pelanggaran HAM berat Cina itu mencapai jutaan.
“RI harusnya berani, karena itu perintah konstitusi kita. Itu adalah hak menurut konstitusi kita. Mereka dilantik atas perintah konstitusi. DPR, Presiden, disumpah atas dasar konstitusi, itu engga ada tawar-menawar,” tandasnya.
Namun, Muzzammil enggan berkata lebih jauh soal Wakil Presiden Jusuf Kalla yang beberapa waktu lalu menyatakan persoalan Uighur adalah urusan dalam negeri Cina. Sebab, menurut dia, setidaknya pemerintah, baik eksekutif maupun legislatif, berbicara di forum internasional sebagai bentuk upaya menekan Cina.
Selain itu, pemerintah harus bekerja sama dengan banyak negara. Misalnya, Turki, negara-negara di Asia Tenggara, negara-negara di Eropa, Amerika Serikat, PBB dan Amnesty Internasional.
“Indonesia harus bergerak bersama dunia internasional bersama-sama, karena Cina negara besar. Kita harus menggalang itu, kita kuat di Asia Tenggara,” pungkasnya.[mor]
