HUMANITIES

7.161 KKS Belum Terdistribusi, Mensos Minta Pemkab Nganjuk Senin Besok Clear

Indonesiaplus.id – Monitoring dan pemadanan data bantuan sosial dilakukan oleh Menteri Sosial Tri Rismaharini mengingat tingginya kartu yang belum terdistribusi kepada para penerima bantuan sosial (bansos).

Keterlambatan penyaluran bansos terbanyak dari Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Kartu Sembako. Untuk Program Keluarga Harapan (PKH) lancar karena penyaluran PKH menggunakan skema transfer langsung ke rekening KPM dan dicairkan secara tunai.

“Penyaluran BPNT melibatkan e-warong, sehingga tidak selancar PKH. Ada mekanisme yang sedang diujicobakan dan nanti bisa mengontrol penggunaan bantuan BPNT,” ujar Mensos di Kabupaten Nganjuk, Ahad (21/11/2021).

Untuk BPNT/Kartu Sembako pada September terdapat 3.582 Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) belum terdistribusi. Disusul Oktober ada 3.579 KKS belum terdistribusi, sehingga total 7.161 KKS belum terdistribusi di Kabupaten Nganjuk.

“Saya minta Senin besok sudah clear. Semua KPM harus sudah menerima bantuan secara cash. Ini sudah bulan November pak. Sudah tidak ada waktu lagi,” tandas Mensos.

Mensos meminta kepada perwakilan Himpunan Bank-bank Negara (Himbara) menekankan agar mempercepat proses pencairan bantuan dan tidak ada hambatan dalam penyaluran bantuan baik dengan alasan rekening terblokir atau data ganda. “Blokir sudah kami buka semua dan tidak ada alasan blokir,” tandas Mensos.

Soal data di Kabupaten Jombang berdasarkan data tersaji, ada 2017 KKS belum terdistribusi dikarenakan KPM meninggal dunia. Data menimbulkan pertanyaan karena pendamping menyatakan KPM yang meninggal dunia, tidak memiliki ahli waris.

Mensos menyoroti adanya transaksi pencairan bantuan dirasa tidak semestinya, sebab menemukan adanya KKS berada di tangan pendamping, KPM belum menerima bantuan sejak Januari dan pencairan banyak tapi tidak segera diserahkan kepada KPM.

Selain itu, Mensos mengingatkan kepada stakeholder dalam penyaluran bansos baik pendamping maupun Himbara agar bekerja profesional dan akuntabel. Kartu KKS harus dipegang oleh KPM. “Tidak bisa dibenarkan dengan alasan apapun tidak boleh di tangan pendamping, KKS harus ada penerima manfaat,” katanya.

Mensos juga menghadiri penyaluran bantuan di Gedung Juang 45 Kabupaten Nganjuk. Secara simbolis dialurkan bantuan Asistensi Rehabiltasi Sosial (Atensi) kepada 1.496 anak, bantuan sembako kepada 136.243 orang dan bantuan PKH kepada 5 orang, sehingga total Rp 28,117 miliar.

Tidak lupa, Mensos memberikan motivasi kepada anak-anak yatim, piatu dan yatim-piatu yang hadir dalam pertemuan tersebut sebab dengan semangat mereka bisa meraih masa depan gemilang.[ama]

Show More

Related Articles

Back to top button
Close