Kamis, 8 Februari 2018
Indonesiaplus.id – Ke depan, pasokan beras tidak lagi mencukupi untuk memenuhi kebutuhan. Hal itu disampaikan Ketua DPD Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras (Perpadi) DKI Jakarta, Nellys Sukidi di Jakarta, Rabu (7/2/2018).
Salah satu alasan, kata Nellys, pengurangan pasokan beras di pasaran sejak tiga bulan terakhir karena lahan yang digunakan petani untuk menanam padi makin minim.
Sehingga kondisi tersebut didukung upaya pemerintah terlambat menyeimbangkan ketersediaan lahan dengan kebutuhan jumlah penduduk yang terus bertambah.
“Dulu lahan pertanian di Cikarang banyak sekali. Sekarang sudah dikonversi jadi lahan nonpertanian. Siapa yang bertanggung jawab atas hasil itu? Kasihan petani,” katanya.
Tidak mengherankan apabila kebijakan impor beras harus dilakukan untuk menutup kekurangan pasokan, padahal beras impor juga harus menyelaraskan harga di pasaran.
Nellys tidak mempermasalahkan impor beras khusus sebanyak 500 ribu ton untuk cadangan Bulog karena yang terpenting impor tersebut tidak merugikan petani.
Namun, impor juga dibutuhkan untuk menstabilkan harga beras. Operasi pasar yang dilakukan belum memberikan dampak optimal karena stok di Bulog juga belum terlalu memadai.
“Siapa yang jamin panen yang akan datang itu berlimpah. Kan belum tahu masih berbentuk tanaman, masih di lahan. Barang masih di sawah jangan dipandang sebagai buffer stock,” ucapnya.
Sementara itu, Kementerian Perdagangan (Kemendag) bersama Bulog sempat operasi pasar akhir 2017 untuk menstabilkan harga beras yang mengalami kenaikan karena permintaan tinggi.
Harga beras masih tetap tinggi, bahkan menjadi salah satu komponen utama penyumbang inflasi pada Januari 2018. Salah satunya karena suplai mulai menipis.
Direktur Utama Bulog Djarot Kusumayakti mengatakan, stok beras pada awal tahun belum menyentuh angka ideal sebanyak satu juta ton dan belum mampu mencukupi kebutuhan nasional.
“Kami sudah melaporkan kepada kementerian terkait sejak November kemarin soal stok beras ini. Kepada Kemenko Pererekonomian, Kementerian Pertanian, juga Kementerian Perdagangan,” tandasnya.[Sap]
